Badung - Rabu, 16 Maret 2022, Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Hubungan Luar Negeri (Linggawaty Hakim) didampingi Kakanwil Kemenkumham Bali (Jamaruli Manihuruk) memberikan Penguatan Tugas dan Fungsi Keimigrasian dalam rangka Pelaksanaan Global Platform For Disaster Risk Reduction (GPDRR) pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai (I Nyoman Gede Surya Mataram), Sub Koordinator Kerja Sama Regional Biro Humas (Rini Wulandari), Pejabat Administrasi dan Pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai
Kakanwil Kemenkumham Bali dalam sambutannya menyampaikan kesiapan petugas imigrasi di Bandara Ngurah Rai untuk membantu mensukseskan pelaksanaan GPDRR di Bali mulai dari penerapan protokol kesehatan pada konter pemeriksaan, ketersediaan petugas yang cakap dan menyiapkan konter pemeriksaan khusus bagi para delegasi GPDRR. Dimana kemampuan tempat pemeriksaan keimigrasian dalam melayani penumpang adalah sebanyak 32 penumpang per menitnya yang terbagi dalam 16 konter dimana setiap konternya terdapat 2 orang petugas imigrasi. Selain itu, Beliau juga menyampaikan telah meninjau alur kedatangan para delegasi dari mulai landing dari pesawat, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan imigrasi, pengambilan bagasi dan pemeriksaan bea cukai sampai dengan mekanisme penjemputan delegasi.
"Dalam pelaksanaan GPDRR di Bali perlu dipilih 50 orang petugas yang diperbantukan dalam pelaksanaan registrasi kegiatan penyelenggaraan GPDRR pada tanggal 20 - 29 Mei Tahun 2022 di Bali dengan kualifikasi dapat berkomunikasi dengan baik, cakap menggunakan bahasa inggris, dapat mengoperasikan komputer serta berorientasi terhadap pelayanan. Kami mendukung penuh dan memberikan yang terbaik dalam setiap Tahapan kesiapan untuk mensukseskan Kegiatan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7 Tahun 2022", jelas Jamaruli Manihuruk
Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Hubungan Luar Negeri (Linggawaty Hakim) menyampaikan bahwa GPDRR adalah forum multi-pemangku kepentingan yang diinisasi oleh PBB untuk meninjau kemajuan, berbagi pengetahuan dan mendiskusikan perkembangan dalam Pengurangan Resiko Bencana dimana dalam kegiatan tersebut Kementerian Hukum dan HAM mendapatkan Tugas pada Bidang Acara Persidangan dan Registrasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2021. Nilai strategis yang didapat sebagai tuan rumah penyelenggara GPDRR adalah mendukung pertumbuhan sektor ekonomi dan pariwisata nasional pasca resesi akibat pandemi, Meningkatkan Public Awareness mengenai pentingnya pengurangan risiko bencana serta menjadi salah satu sarana konsolidasi antar kementerian/lembaga untuk semakin memahami dan berkomitmen dalam upaya pengurangan risiko bencana.
Selanjutnya Beliau menjelaskan secara rinci terkait teknis pelaksanaan tugas bagi pegawai yang terpilih untuk membantu pelaksanaan GPDRR.
"Kemenkumham bertugas menyediakan 50 (lima puluh) orang SDM yang akan terlibat langsung dalam proses registrasi para delegasi dimana personil yang diharapkan akan bertugas untuk membantu dalam pendaftaran peserta, verifikasi, produksi dan distribusi conference badge dimana akan terjadi interaksi yang aktif dengan para peserta GPDRR sehingga rekrutmen petugas harus sesuai dengan kualifikasi yang disyaratkan oleh United Nations. Kita harus mendukung seluruh persiapan penyelenggaraan GPDRR ini serta memastikan persiapan sesuai dengan timeline yang telah dibuat", tutup Linggawaty Hakim
Setelah memberikan penguatan, Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Hubungan Luar Negeri menguji langsung pegawai yang terpilih sebagai personil yang bertugas dalam pelaksanaan GPDRR ke-7 Tahun 2022 mulai dari cara berkomunikasi dan keterampilan menggunakan bahasa inggris.
