Denpasar – Setelah melewati persaingan ketat pada tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), ratusan peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Wilayah Bali kini memasuki babak baru. Mereka akan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 20 hingga 22 November 2024 di Universitas Terbuka Denpasar.

SKB kali ini meliputi rangkaian tes yang cukup menantang, yaitu psikotes, pemeriksaan kesehatan, dan pengamatan fisik. Sebanyak 756 peserta dari berbagai latar belakang pendidikan, baik lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) maupun non-SLTA, akan berkompetisi untuk memperebutkan sejumlah formasi yang tersedia.

Dalam sambutan pembukaannya, Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Bali, Mamur Saputra, menyampaikan harapannya agar seluruh peserta dapat memberikan yang terbaik. “Tahap SKB ini merupakan tahap yang sangat krusial. Saya mengimbau kepada seluruh peserta agar mempersiapkan diri sebaik mungkin, baik fisik maupun mental. Jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan jangan lupa berdoa,” ujar Mamur.

Lebih lanjut, Mamur juga menekankan pentingnya integritas dan kerja keras dalam mengikuti seleksi ini. “Saya ingin menegaskan bahwa kelulusan dalam seleksi CPNS ini sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan dan usaha masing-masing peserta. Jangan mudah tergiur dengan iming-iming pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Fokuslah pada persiapan diri dan yakinlah bahwa hasil terbaik akan diraih oleh mereka yang benar-benar berkompeten,” tegasnya.

Pelaksanaan SKB ini menjadi momen krusial bagi para peserta yang telah berjuang sejak awal pendaftaran. Mereka harus menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam berbagai aspek, mulai dari kecerdasan intelektual, kesehatan fisik, hingga mental yang tangguh.

Selama pelaksanaan SKB, panitia penyelenggara akan memastikan seluruh proses berjalan dengan tertib, transparan, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan. Mereka juga akan memberikan fasilitas yang memadai bagi peserta agar dapat mengikuti tes dengan nyaman.

Hasil dari seleksi SKB ini akan menjadi penentu bagi para peserta yang berhak melanjutkan ke tahap berikutnya. Mereka yang lolos akan semakin dekat dengan impiannya untuk menjadi bagian dari keluarga besar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bangli – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Bangli gelar penyuluhan Kesehatan Infeksi Menular Seksual (IMA) dan Skabies, Senin (19/11). Kegiatan ini digelar untuk menambah wawasan, pengetahuan, serta perkembangan-perkembangan dan informasi terkait Infeksi Menular Seksual.
 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Penyuluhan disampaikan langsung oleh dr. IGP Sumertayasa selaku dokter di Klinik Pratama Tamba Urip Rutan Bangli. Bertempat di Aula Graha Jagaditha, ia didampingi oleh staf kesehatan Klinik.
 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
“Penyuluhan diberikan sebagai informasi kepada Warga Binaan mengenai gejala-gejala penyakit IMS, penularan, hingga antisipasi penularannya. Dengan diberikan informasi tentang IMS dan Skabies, Warga Binaan kami akan paham risikonya dan tahu bagaimana menghindarinya,” terang Sumertayasa.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Dengan menghadirkan 5 Warga Binaan Kader Kesehatan dan 17 Warga Binaan sebagai perwakilan, penyuluhan ini bertujuan mencapai tujuan hidup sehat dan lebih baik. Pentingnya pengetahuan hidup sehat untuk menjaga kesehatan adalah hal yang wajib dilakukan setiap individu, terutama bagi Warga Binaan perempuan.
 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
“Saya mengimbau kepada Warga Binaan apabila mengalami gejala-gejala pada organ reproduksi, segera berobat ke pihak yang mengerti. Jangan melakukan pengobatan sendiri karena bisa menyebabkan penyakit yang lebih serius,” tegas Sumertayasa.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Dalam kesempatan terpisah, I Made Jaya Sentana selaku Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Rutan Bangli mengapresiasi kegiatan ini untuk menambah pengetahuan bagi Warga Binaan tentang kesehatan. “Merupakan kewajiban Rutan untuk memberikan pendidikan kesehatan bagi Warga Binaan sebagai bekal mereka untuk menerapkan pola hidup sehat baik selama masa pembinaan hingga kembali ke masyarakat nantinya,” tuturnya.
 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Disisi lain Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Pramella Y Pasaribu mengapresiasi kegiatan Rutan Bangli yang telah melaksanakan deteksi dini, dengan melakukan skrining dan tes IMS secara berkala. Pramella juga menghimbau agar apabila ditemukan kasus positif, untuk segera dilakukan pengobatan dan rutin dilakukan edukasi kepada Warga Binaan terkait penyakit menular ini.

Badung, 19 November 2023 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali melalui Tim Fasilitasi Harmonisasi Perancangan Produk Hukum Daerah telah sukses melaksanakan kegiatan fasilitasi dan koordinasi terhadap tiga Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Badung. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Nayaka Gosana III Pemerintah Daerah Kabupaten Badung ini bertujuan untuk memastikan Ranperbup yang disusun telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ketiga Ranperbup yang dibahas meliputi perubahan standar harga satuan, tata cara pengeluaran bibit sapi Bali, dan pedoman tata naskah dinas. Dalam proses harmonisasi, ditemukan beberapa poin yang perlu diperbaiki, seperti kejelasan mekanisme pemberian hibah bibit sapi, pengaturan lampiran, definisi perjalanan dinas, dan penggunaan istilah pihak lain.

Setelah melalui diskusi mendalam, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung menyepakati perubahan yang diusulkan. Dengan demikian, proses harmonisasi dinyatakan selesai dan akan dilanjutkan dengan penerbitan Berita Acara dan Surat Selesai Harmonisasi.

Plt. Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Badung menyampaikan ucapan terima kasih atas fasilitasi yang diberikan oleh Kemenkumham Bali. Beliau berharap dengan adanya kegiatan ini, Ranperbup yang dihasilkan dapat lebih berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kepala Sub. Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, I Eka Agustina pada Kanwil Kemenkumham Bali menegaskan pentingnya harmonisasi peraturan daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Beliau juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta rapat atas partisipasi aktifnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Pramella Y. Pasaribu dalam keterangan terpisahnya menyampaikan apresiasinya terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Badung dalam melakukan harmonisasi peraturan daerah. Kegiatan ini merupakan bukti nyata komitmen kita bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Melalui harmonisasi, kita dapat memastikan bahwa peraturan daerah yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi juga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha," ujar Pramella.

Denpasar, 18 November 2024 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali telah melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait pentingnya pendaftaran, perubahan, dan khususnya penghapusan jaminan fidusia (roya) di Kota Denpasar. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Perintah Nomor: W20.UM.03.07- 11577 yang bertujuan meningkatkan pemahaman para pelaku usaha, khususnya lembaga pembiayaan dan notaris, tentang kewajiban mereka dalam melaksanakan roya.

Kegiatan dilaksanakan dengan pemberian informasi kepada notaris dan lembaga pembiayaan yang dalam hal ini BPR di Kota Denpasar. Para peserta diberikan pemahaman mendalam mengenai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, termasuk konsekuensi hukum yang dapat timbul jika kewajiban roya tidak dipenuhi. Selain itu, tim dari Kemenkumham Bali juga memberikan panduan teknis mengenai cara melakukan roya secara online. Hal ini diharapkan dapat memudahkan para pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, terungkap bahwa PT BPR Tata Anjung Sari masih mengalami kendala dalam mengakses sistem roya online karena belum menerima akun pengguna. Tim Kemenkumham Bali mencatat kendala ini dan akan segera melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) untuk mencari solusi.
Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Pramella Y Pasaribu menyampaikan pesan bahwa penghapusan jaminan fidusia merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi jaminan fidusia. Dengan melaksanakan roya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan tercipta iklim usaha yang lebih sehat dan kondusif.
Secara keseluruhan, sosialisasi ini berjalan dengan baik dan mendapat respon positif dari para peserta. Semua lembaga pembiayaan dan notaris yang hadir menyatakan telah memahami pentingnya melaksanakan roya dan akan berupaya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

BULELENG – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali turut aktif dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penambahan Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng, Senin (18/11/2024).

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Buleleng, perwakilan dari PT. BPD Cabang Buleleng, Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kanwil Kemenkumham Bali, serta sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng diantaranya Kepala Bagian Ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, Kepala Bagian Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, Kepala Bagian Hukumi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, dan Inspektorat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. FGD ini merupakan tindak lanjut dari surat resmi yang diajukan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng pada tanggal 11 November 2024.

Dalam sambutannya, Sekretaris BRIDA Kabupaten Buleleng, Made Suharta menyampaikan pentingnya FGD ini sebagai langkah awal dalam upaya meningkatkan modal Bank Pembangunan Daerah Bali. Beliau berharap melalui penambahan modal ini, bank daerah dapat semakin berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng.

Selanjutnya, Tim penyusun Naskah Akademik kemudian memaparkan secara detail mengenai rancangan peraturan daerah tersebut. Diharapkan, dengan adanya peraturan daerah ini, penambahan modal pada Bank Pembangunan Daerah Bali dapat memberikan dampak positif baik dari segi ekonomi maupun sosial bagi masyarakat Kabupaten Buleleng.

Kehadiran perwakilan dari Kanwil Kemenkumham Bali selaku narasumber dalam FGD ini menunjukkan dukungan terhadap upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan perekonomian daerah. Kemenkumham memiliki peran penting dalam memastikan legalitas dan kepastian hukum dari setiap peraturan daerah yang disusun.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Pramella Yunidar Pasaribu melalui keterangan tertulisnya berharap melalui FGD ini, dapat dihasilkan rancangan peraturan daerah yang inovatif dan berdaya saing, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Buleleng.

"Peraturan daerah ini memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam sektor keuangan. Dengan adanya penambahan penyertaan modal, diharapkan PT Bank Pembangunan Daerah Bali dapat semakin memperkuat perannya dalam mendukung UMKM dan masyarakat Buleleng," terang Pramella.

Pramella juga menambahkan bahwa Kemenkumham Bali berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh dalam proses penyusunan naskah akademik ini. Kami siap memberikan asistensi hukum dan teknis agar peraturan daerah yang dihasilkan dapat berkualitas, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan mampu mengakomodir kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Dengan adanya FGD ini, diharapkan proses penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dapat berjalan lancar dan memastikan bahwa Ranperda yang disusun telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga menjadi lebih berkualitas, sistematis, dan efektif, serta Ranperda yang disusun dapat menjadi landasan hukum yang kuat dan jelas bagi pelaksanaan penambahan penyertaan modal.