Denpasar, 18 November 2024 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali telah melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait pentingnya pendaftaran, perubahan, dan khususnya penghapusan jaminan fidusia (roya) di Kota Denpasar. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Perintah Nomor: W20.UM.03.07- 11577 yang bertujuan meningkatkan pemahaman para pelaku usaha, khususnya lembaga pembiayaan dan notaris, tentang kewajiban mereka dalam melaksanakan roya.
Kegiatan dilaksanakan dengan pemberian informasi kepada notaris dan lembaga pembiayaan yang dalam hal ini BPR di Kota Denpasar. Para peserta diberikan pemahaman mendalam mengenai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, termasuk konsekuensi hukum yang dapat timbul jika kewajiban roya tidak dipenuhi. Selain itu, tim dari Kemenkumham Bali juga memberikan panduan teknis mengenai cara melakukan roya secara online. Hal ini diharapkan dapat memudahkan para pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban.
Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, terungkap bahwa PT BPR Tata Anjung Sari masih mengalami kendala dalam mengakses sistem roya online karena belum menerima akun pengguna. Tim Kemenkumham Bali mencatat kendala ini dan akan segera melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) untuk mencari solusi.
Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Pramella Y Pasaribu menyampaikan pesan bahwa penghapusan jaminan fidusia merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi jaminan fidusia. Dengan melaksanakan roya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan tercipta iklim usaha yang lebih sehat dan kondusif.
Secara keseluruhan, sosialisasi ini berjalan dengan baik dan mendapat respon positif dari para peserta. Semua lembaga pembiayaan dan notaris yang hadir menyatakan telah memahami pentingnya melaksanakan roya dan akan berupaya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
