Bali, 5 November 2024 – Dalam rangka menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia melaksanakan kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting, dengan mengundang berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan para pejabat di lingkungan Kemenkumham.
Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Bali bersama jajaran turut serta hadir mengikuti acara tersebut secara daring bertempat di ruang Dharmawangsa. Entry Meeting ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses pemeriksaan interim yang akan dilakukan oleh BPK atas laporan keuangan Kemenkumham, serta untuk memastikan kesiapan seluruh pihak dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan pemeriksaan.
Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Nico Afinta menegaskan pentingnya pemeriksaan interim sebagai langkah untuk memastikan bahwa laporan keuangan Kemenkumham telah disusun sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan standar yang berlaku. Nico juga menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan interim ini akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja ke depannya.
"Kami berharap melalui kegiatan ini, seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat," ujarnya.
Nico juga berpesan kepada seluruh jajaran Kemenkumham bahwa kegiatan pemeriksaan interim ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Hukum dan HAM untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. Ia menekankan pentingnya setiap unit kerja untuk proaktif dalam mendukung proses audit dan memberikan data yang akurat serta lengkap.
"Bersikap kooperatif, responsif, informatif, serta tepat waktu dalam pembenahan dokumen, dan data dukung sesuai permintaan tim pemeriksa BPK RI. Segera lakukan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan sehingga berkontribusi posit terhadap Penyajian Laporan Keuangan dan WTP dari BPKRI," pesannya.
Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Pramella Yunidar Pasaribu menekankan pentingnya pemeriksaan keuangan ini untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan di Kanwil Kemenkumham Bali. Pramella berharap pemeriksaan oleh BPK RI ini dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan negara yang lebih baik.
"Pemeriksaan interim ini sangat penting, selain untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, kami berharap hasil dari pemeriksaan ini bisa menjadi acuan untuk perbaikan sistem pengelolaan keuangan di semua unit di bawah Kemenkumham, termasuk di Bali. Dengan adanya sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, kami yakin tata kelola keuangan akan semakin transparan dan efisien," ucapnya.
Pemeriksaan interim ini akan mencakup evaluasi atas laporan keuangan yang telah disusun Kemenkumham pada periode yang berjalan, serta pengujian atas pengendalian internal yang ada. Diharapkan melalui pemeriksaan ini, akan diperoleh rekomendasi yang dapat menjadi acuan untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya di Kemenkumham.
