DENPASAR - Guna menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali menyelenggarakan Kegiatan Workshop Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) Bertempat di Ruang Darmawangsa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Senin (29/03). Kegiatan workshop yang terselenggara secara hybrid ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali (Jamaruli Manihuruk) dan Kepala Divisi Administrasi (Mamur Saputra) secara daring melalui Zoom Meeting. Dalam kesempatan tersebut juga hadir secara langsung Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Kanwil Kemenkumham Bali serta perwakilan Tim Pokja (Kelompok Kerja) Pembangunan ZI (Zona Integritas) baik dari Kantor Wilayah dan seluruh UPT (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali.
Kegiatan Workshop Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan ZI diawali dengan Laporan Ketua Panitia yang disampaikan oleh Kepala Divisi Administrasi (Mamur Saputra) dimana dalam laporannya disampaikan bahwa maksud dan tujuan dilaksanakan Workshop Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan ZI adalah agar seluruh jajaran mampu menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Mamur Saputra juga menambahkan agar para peserta mampu memahami dan memiliki persepsi yang sama atas dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali (Jamaruli Manihuruk) yang terhubung secara daring berkesempatan menyampaikan sambutan sekaligus membuka Kegiatan Workshop Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali. Dalam sambutannya, Jamaruli menyampaikan bahwa Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM yang telah berjalan dengan baik dan mendapat apresiasi dari berbagai pemangku kepentingan, tentunya harus menjadi inspirasi bagi seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM, baik tingkat pusat maupun daerah, untuk terus bekerja secara maksimal dalam memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia, dengan berlandaskan pada nilai profesionalisme, akuntabilitas, sinergi, transparan, integritas dan pelayanan.
Kakanwil juga menjelaskan, Kementerian Hukum dan HAM memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk mewujudkan diri sebagai Zona Integritas. Komitmen ini dapat terlihat dari semakin bertambahnya satuan kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM dari tahun ketahun. Hingga tahun 2021, telah terdapat 171 satker yang memperoleh predikat WBK/WBBM (150 Satker WBK & 21 Satker WBBM). Khusus di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali adalah sebanyak 7 satker dengan rincian 6 Satker berpredikat WBK yaitu Kanim Ngurah Rai, Kanim Singaraja, Lapas Perempuan Kerobokan, Rupbasan Denpasar, Bapas Karangasem dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali serta 1 satker WBBM yaitu Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar.
Diakhir sambutannya, Kakanwil mengajak seluruh jajaran untuk mempersiapkan Pembangunan Zona Integritas ini agar lebih matang. "Saya meyakini dengan persiapan yang matang, keberhasilan satuan kerja Predikat WBK/WBBM akan jauh meningkat, sehingga cita-cita mewujudkan pelayanan yang optimal dan bebas dari tindakan koruptif akan semakin kuat tertanam dan membudaya di seluruh jajaran", tutup Jamaruli.
Selepas sambutan Kepala Kantor Wilayah, Kegiatan workshop dilanjutkan dengan penguatan dan pemaparan materi oleh Narasumber yang berasal dari perwakilan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI serta Inspektur Wilayah IV dan Koordinator TPI dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI dan ditutup dengan sesi tanya jawab antara peserta dengan narasumber Workshop Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.