Badung- Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan peraturan pelaksananya, Kementerian PPN/Bappenas diamanatkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Salah satu rangkaian proses kegiatan dalam proses penyusunan RPJPN adalah pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang di atas yang
DENPASAR – Dalam rangka Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi, Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia lakukan Pendampingan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali. Kedatangan Tim Inspektorat Jenderal diterima langsung oleh Kepala Divisi Administrasi, Mamur Saputra, Senin (22/5) bertempat
Denpasar - Menghadapi persaingan industri pada perdagangan tingkat nasional maupun internasional yang merambah sampai ke mancanegara. Untuk itu masyarakat harus siap bersaing, khususnya peningkatan pengetahuan dan keterampilan terhadap hal-hal yang menyangkut bidang perekonomian dan kewirausahaan.
Menyikapi hal tersebut, pemerintah melakukan beberapa terobosan untuk menciptakan produk-produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah
DENPASAR - Dalam mewujudkan keamanan dan pengamanan wilayah guna tercapainya masyarakat Bali yang sejahtera, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali melalui Divisi Keimigrasian hari ini menyelenggarakan Kegiatan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) Provinsi Bali Tahun 2023 bertempat di Grand Palace Hotel Sanur, Senin (22/5/2023).
Hadir dalam
DENPASAR - Seratus lima belas tahun lalu, bara persatuan Indonesia sebagai negara mulai menyala. Hal ini ditandai dengan meleburnya berbagai gerakan perjuangan yang bersifat kedaerahan menjadi satu barisan yang utuh dengan didirikannya Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908.
Presiden Soekarno menetapkan tanggal berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908