DENPASAR - Mamur Saputra, Kepala Divisi Administrasi, berkeinginan agar Tim Penilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dapat mengusulkan satuan kerja yang paling optimal dari Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali. Mamur Saputra menyampaikan harapannya ini dalam Rapat Tim Penilai Pembangunan ZI di Ruang Dharmawangsa pada Kamis (4/4). Dalam rapat tersebut, Tim Penilai membahas mekanisme penilaian Pembangunan ZI untuk menentukan satuan kerja yang akan diusulkan memiliki predikat WBK pada tahun 2024.
Mamur Saputra menjelaskan bahwa sesuai dengan Kalender Kerja Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kanwil harus melakukan Penilaian Pendahuluan terhadap satuan kerja yang berproses menuju WBK pada tahun 2024, dimulai dari Minggu Pertama hingga Minggu Ketiga di Bulan April. "Ada 11 satuan kerja yang harus dinilai, dan dari 11 tersebut, kita akan memilih 5 Satuan Kerja yang terbaik," ujarnya.
Menurut petunjuk teknis Penilaian Satuan Kerja Pembangunan ZI, Kanwil hanya diperbolehkan mengusulkan maksimal 50% dari jumlah satuan kerjanya yang berproses WBK ke Pembina Unit Eselon I. "Oleh karena itu, saya meminta kepada Tim Penilai untuk melakukan penilaian secara selektif dan obyektif dalam menentukan satuan kerja terbaik yang akan diusulkan," tambah Mamur.
I Wayan Muliarta, Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat, berharap agar tim penilai dapat melakukan pengecekan dokumen dengan cermat dan teliti sesuai dengan Lembar Kerja Evaluasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021. "Apabila salah satu komponen tidak terpenuhi, maka satuan kerja tersebut tidak dapat diusulkan ke tahap selanjutnya," ujar Muliarta.
