Badung - Sehubungan dengan telah ditetapkannya Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 khususnya terkait penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di wilayah serta dalam rangka optimalisasi pemberian layanan administrasi hukum umum kepada masyarakat, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan dan Evaluasi Target Kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) di Wilayah Tahun 2023 bertempat di The Sakala Resort Bali, Selasa (14/03).
Kegiatan dihadiri oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum, Pimti Pratama Ditjen AHU, Kakanwil Kemenkumham Bali, Sekretaris Direktorat Jenderal AHU, Direktur Pidana, Direktur Tata Negara, Direktur Teknologi Informasi, Para Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia, Para Pejabat Administrasi, Koordinator, Subkoordinator serta Pejabat Fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal AHU.
Sambutan selamat datang oleh Kakanwil Kemenkumham Bali, Anggiat Napitupulu menyampaikan selamat datang dan ucapan terima kasih kepada peserta yang hadir karena di sela-sela kesibukan tugas masing-masing, masih dapat meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan rakor guna lebih meningkatkan peran serta kita dalam memberikan layanan kepada masyarakat khususnya dalam layanan AHU.
Anggiat juga menyampaikan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari Ditjen AHU untuk menyelenggarakan kegiatan ini di pulau Bali, support dari Dirjen AHU begitu luar biasa, terutama dalam sarana penunjang pelayanan hukum di Kantor Wilayah, saya berharap kerjasama dan sinergitas ini tidak akan berakhir.
Dalam laporannya Sesditjen AHU, M. Aliamsyah menyampaikan bahwa tujuan dari Rapat Koordinasi ini adalah mensosialisasikan Panduan Pelaksanaan Tarja Kanwil Tahun 2023 dan Penyamaan persepsi agar pelaksanaan Tarja berjalan dengan optimal.
Arahan Dirjen AHU, Cahyo R. Muzhar, menyampaikan bahwa Kanwil telah melaksanakan Tarja sesuai dengan panduan dan melaporkan Target Kinerja secara tepat waktu. Rata-rata nilai Target Kinerja Kanwil di atas 80.
Cahyo juga menyampaikan Indonesia berkomitmen penuh untuk menjadi FATF, untuk menjadi anggota FATF Kemenkumham perlu melakukan rencana aksi di bidang Benefecial Ownership dan Pengawasan Notaris.
Peran Kanwil dalam keanggotaan FATF yaitu mendorong pengisian kuisioner prinsip mengenal pengguna jasa (PMPJ), melakukan rekapitulasi sanksi yang pernah dijatuhkan MPW dan MPD terhadap notaris, mendorong registrasi GO-AML, melakukan sosialisasi terkait TPPU/TPPT, penerapan PMPJ, dan Benefecial Ownership.
Seusai membuka kegiatan rakor, Dirjen AHU menyempatkan mengunjungi stand Publikasi Informasi Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah.