Kanwil Kemenkumham Bali Hadiri Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023 - 2024

a69fedbf-fdf7-4683-9d1e-d8e3775f1c65.jpg

Denpasar - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali yang pada kesempatan ini diwakili Kepala Bagian Program dan Humas, I Wayan Muliarta menghadiri Kunjungan Kerja Reses Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023 - 2024 ke Provinsi Bali bertempat di gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubermur Bali, pada Senin (6/5).

c1f9bce2-e3b7-4367-8438-8d141d1095ba.jpg

Reses ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Dalam sambutannya, Doli menyampaikan bahwa reses ini penting untuk mendapatkan masukan dan informasi dari berbagai pihak terkait pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Bali. "Masukan dan informasi ini akan menjadi bahan perbaikan dalam mempersiapkan Pemilihan Kepala Daerah yang akan segera berlangsung di Bali," ujar Doli.

3459da2f-603f-42cd-85bf-864a3bda583b.jpg

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, dalam paparannya menyampaikan bahwa pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Bali telah berlangsung dengan baik dan kondusif. Hal ini dibuktikan dengan tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 83,34%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 83%. "Selain itu, tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pemilu di Bali," kata Dewa Made Indra, “Dari segi keamanan, pelaksanaan pemilu di Bali juga berjalan dengan kondusif hal ini menunjukan kedewasaan masyarakat Bali dalam berpolitik,” tambahnya.

015247ae-bf45-40e0-8471-f3e00e8aa312.jpg

Dewa Made Indra juga menambahkan bahwa netralitas ASN di Bali selalu dijaga dan diawasi oleh Bawaslu dan stakeholder terkait. "Kami bersama-sama menjaga dan memastikan netralitas ASN melalui pakta integritas, ikrar netralitas, serta membentuk tim pengawas guna memastikan netralitas ASN selama pelaksanaan pemilu serentak," jelasnya.

dac77eb3-5b7d-461b-aa3d-ac0782cc2a4f.jpg

Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi II DPR RI juga berdiskusi dengan berbagai pihak terkait, termasuk KPU provinsi Bali, Bawaslu provinsi Bali, dan Pemerintah Daerah Bali. Komisi II DPR RI membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2024 sebagai bahan evaluasi dalam menyongsong pelaksanaan Pilkada Provinsi Bali yang akan segera berlangsung agar berjalan lebih baik lagi dari sebelumnya


Cetak   E-mail