TABANAN - (16/02/2023) Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Prolegda Kabupaten Tabanan oleh Kanwil Kemenkumham Bali bertempat di Bagian Hukum Setda. Kab. Tabanan disambut langsung oleh Kabag Hukum Setda. Kab. Tabanan, I Wayan Kinten dan Sagung Ari Yuliana Padmi sebagai JF Analis Hukum Ahli Muda Setda. Kab. Tabanan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membahas Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang akan disusun pada Tahun 2023.
Wayan Kinten menyampaikan bahwa rancangan yang ditetapkan pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 terdapat 13 rancangan, antara lain 3 Ranperda inisiatif DRPD, dan 10 Ranperda inisiatif Eksekutif Pemerintah Daerah, selain itu disampaikan bahwa akan ada rancangan susulan yang sedang dalam pembahasan dan akan ditetapkan kemudian dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023.
Selanjutnya bertempat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Tabanan, Kasubid LuhbankumJDIH Kanwil Bali, I Putu Surya Dharma melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) terkait Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Paralegal Justice Award yang diterima langsung oleh Kabid Pemerintahan Desa, I Wayan Carma.
Kasubbid LuhbankumJDIH Kanwil Kemenkumham Bali menyampaikan bahwa evaluasi desa/kelurahan sadar hukum yang akan dilaksanakan pada tahun ini, termasuk pembahasan terkait penguatan Posyankumhamdes dan pelatihan paralegal melalui Paralegal Justice Award yang akan diselenggarakan oleh BPHN. Kasubid LuhbankumJDIH Kanwil Kemenkumham Bali berharap agar dapat terbentuk sinergi yang baik antara Kanwil Kemenkumham Bali dengan Pemerintah daerah, juga desa/kelurahan dapat mempertahankan predikat desa/kelurahan sadar hukum yang telah diperoleh sehingga hasil evaluasinya baik dan tidak ada pencabutan penghargaan desa/kelurahan sadar hukum itu sendiri, serta dapat berpartisipasi aktif dalam Paralegal Justice Award BPHN
