DENPASAR – Peserta Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali terlihat antusias dalam mengikuti kegiatan yang dimulai pada hari Senin (30/1) bertempat di Prime Plaza Hotel Sanur. Hal tersebut terlihat dari interaksi antara para peserta kegiatan dengan para Narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian Kinerja. Tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah untuk mengulas kembali kinerja dan mengukur keberhasilan capaian pelaksanaan kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali sekaligus menentukan langkah dan strategi apa yang akan dilakukan dalam mencapai target kinerja Tahun Anggaran 2023.
Adapun Narasumber yang dihadirkan antara lain Ombudsman Perwakilan Provinsi Bali yang menyampaikan paparan terkait dengan Upaya Peningkatan Pelayanan Publik dalam upaya mewujudkan ZI menuju WBK/WBBM tahun 2023 yang dimoderatori oleh Kepala Bagian Program dan Humas. Narasumber selanjutnya yakni Narasumber dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali yang menyampaikan paparan terkait dengan Strategi Optimalisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023 melalui SMART dan IKPA. Narasumber ketiga berasal dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali yang memaparkan materi terkait dengan Strategi Penguatan Pengawasan melalui SPIP dan MR Tahun 2023 yang dimoderatori oleh Kepala Subbagian Humas, RB dan TI. Narasumber terakhir berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Bali yang memaparkan Peningkatan Kualitas sarana/prasarana melalui usulan pembangunan /rehabilitasi /renovasi tahun 2023. Selain diberikan pemaparan materi oleh narasumber, Para Pimpinan Tinggi Pratama juga memberikan penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi tahun 2023.
Selanjutnya, Pelaksanaan Hari Kedua Rapat Koordinasi Selasa (31/1), para peserta diajak untuk membahas kesepakatan dalam pencapaian kinerja tahun 2023 yang dituangkan dalam Resolusi Bersama. Adapun Resolusi Bersama Tahun 2023 yang disepakati adalah sebagai berikut :
1. Mencapai nilai kinerja maksimal
2. Konsisten terhadap Rencana Penyerapan Anggaran,
3. Memenuhi seluruh target sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja
4. Mewujudkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
5. Melakukan Glorifikasi berbagai berita positif
6. Berkomitmen dalam penggunaan produk dalam negeri
7. Menyelesaikan dan melengkapi seluruh pelaporan target kinerja tahun 2023
8. Meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja
9. Menyelesaikan seluruh tindak lanjut hasil temuan BPK/Itjen hingga tuntas
10. Komitmen bekerja dengan baik dan mengaktualisasikan setiap nilai yang terkandung dalam Tata Nilai PASTI dan BerAKHLAK.
Berdasarkan hasil Resolusi Bersama yang disepakati, diharapkan dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM yang semakin PASTI dan BerAKLAK melalui kerja Cepat, Tepat, Ikhlas dan Akuntabel.
