Alhamdulillah Kementerian Hukum dan Ham telah berhasil menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI terhadap Laporan Keuangan tahun 2022.
Opini WTP ini merupakan capaian prestasi kita bersama untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2009.
Disisi lainnya, tindak lanjut Kemenkumham terhadap temuan BPK mencapai 91.8 persen dengan status telah sesuai rekomendasi, angka ini lebih tinggi dari standar nasional yang berada di posisi 75 persen.
Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana S.E., M.E., M.Ak., CSFA., CertDA., CGCAE pada kesempatannya mengungkapkan bahwa
"...BPK tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada penilaian kewajaran. Semua penyajian laporan keuangan telah sesuai SAP sehingga Kemenkumham kembali mendapat opini WTP."
Selaku Sekjen saya melihat, bahwa kemampuan serta keberhasilan untuk mempertahankan opini ditengah - tengah pandemi Covid-19 yg memprihatinkan kita semua dan juga telah melumpuhkan dunia, sungguh merupakan suatu capaian kinerja yg sangat luar biasa, semua ini berkat kerja keras dari Rekan semua. Terima kasih !
Selanjutnya kedepan, kita tidak boleh lengah. Saya berharap, "Tetaplah cermat dalam bekerja sekaligus konsisten mengawasi dan mengendalikan jajarannya. Selain itu, teruslah untuk saling mengingatkan agar mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ada !"
"Menjadi harapan kita bersama,,,
,,,mampu mempertahankan dan mencapai opini WTP untuk ke 15 kalinya, dan In Syaa Allah kita akan menerima Piala Gold (Emas) penghargaan WTP...
... semua itu sebagai goals kita bersama, mari kita torehkan sebagai tinta emas dalam jejak pengabdian kita di Kemenkumham."
Sekali lagi, terima kasih atas kinerja dan kerjasama yang baik diantara kita. 👍
Tetap optimis dan tetaplah semangat. Salam Pembaharuan. @Sekjen.