Denpasar - Menindaklanjuti Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Kamis 30 Maret 2023 lalu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Anggiat Napitupulu bersama Kepala Divisi Keimigrasian, Barron Ichsan mengikuti Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penertiban Wisatawan Mancanegara di Provinsi Bali, Rabu (12/04).
Rapat tersebut diikuti oleh beberapa Kementerian dan Lembaga, diantaranya dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bappenas, Kejaksaan, Kepolisian, BNN, serta Pemerintah Daerah Provinsi Bali.
Rapat diselenggarakan bertujuan untuk melakukan koordinasi terkait strategi-strategi antar pihak pemangku kepentingan dalam menindaklanjuti permasalahan pariwisata khususnya aksi wisatawan mancanegara yang meresahkan dan melanggar hukum di Bali.
Adapun strategi yang akan diterapkan dalam penertiban wisatawan mancanegara meliputi strategi diversifikasi/transformasi ekonomi bali yang bertumpu pada quality tourism dan pengembangan sektor lain seperti ekonomi kreatif, pertanian, perikanan. Strategi perbaikan kebijakan visa untuk menarik wisman high income dengan melakukan evaluasi persyaratan yang lebih ketat dalam menjaring wisman dan evaluasi negara penerima bebas visa.
Melalui rapat koordinasi ini diharapkan pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pihak pemangku kepentingan lainnya bersinergi untuk dapat menerapkan strategi-strategi kebijakan yang baik dan tepat sasaran, sehingga terwujud pariwisata yang aman serta berkualitas.
