DENPASAR - Untuk semakin meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat desa, BPHN bersama dengan Mahkamah Agung akan memberikan anugerah kepada kepala desa dan lurah yang dinilai menjadi panutan dan berprestasi sebagai non litigation peacemaker.
Di Bali tidak hanya dikenal desa kelurahan namun terdapat juga desa adat Kemenkumham kanwil Bali memandang perlu adanya keikutsertaan desa adat mengikuti paralegal peace maker, sebagai bentuk nyata akan eksistensinya hukum adat yang dianut oleh masyarakat Bali.
Dengan adanya dukungan dari Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk surat yang menerangkan agar Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia mendukung pelaksanaan seleksi dengan melakukan koordinasi dengan Kemenkumham dan mendorong agar kepala desa/lurah dapat mengikuti Paralegal Justice Award, serta sebagai tindaklanjut kunjungan sebelumnya, Kemenkumham Kanwil Bali melakukan koordinasi langsung dengan Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (DPMA) terkait Seleksi Anugerah Paralegal Justice Award bagi Kepala Desa/ Lurah sebagai Non Litigation Peacemaker dan Penghargaan Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita, Selasa (28/03/2023).
Pada kegiatan koordinasi teresebut ada beberapa hal yang menjadi pembahasan yaitu :
a. Penganugerahan Paralegal Justice Award diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI dengan terlebih dahulu mengikuti pendidikan dan pelatihan Paralegal selama 3 hari melalui Paralegal Academy, yang selanjutnya diberikan pula penghargaan bagi desa/kelurahan yang mendorong pertumbuhan ekonomi pada sektor investasi, pariwisata, dan lapangan kerja bagi masyarakatnya dengan Penghargaan Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita.
b. Di Provinsi Bali terdapat 1493 (seribu empat ratus Sembilan puluh tiga) Desa Adat
c. Diharapkan Kepala Desa/Lurah/Bendesa Adat (khusus wilayah Bali) segera mendaftar melalui link https://bit.ly/ParalegalJusticeAward sebelum penutupan pendaftaran pada tanggal 12 April 2023
d. Kemenkuhman berupaya untuk melengkapi JDIH yang telah terkoneksi ke dalam JDIH milik DPMA
e. Memberdayakan desa adat sebagai desa produktif dalam mendukung UMKM dan One Village One Brand .
Lebih lanjut Kepala DPMA mewakili Majelis Desa Adat menambahkan saat ini telah ada 18 (delapan belas) produk hukum desa adat yang dihasilkan. Selain itu telah banyak pula hasil kerja dari desa adat berupa perdamaian termasuk peran pecalang adat dalam menjaga keamanan di Bali. Dan beliau yang pernah menjabat Karokum Pemprov Bali mengaku optimis dan siap untuk ikut serta menyukseskan program tersebut dan akan meneruskan informasi tersebut ke Desa untuk mengikuti seleksi Paralegal Justice Award.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Anggiat Napitupulu berharap kegiatan Paralegal Justice Award ini dapat terus dilaksanakan, “kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi segala bentuk kekerasan dan menemukan solusi jangka panjang terhadap permasalahan warga desanya. Kepala Desa atau Lurah harus berperan aktif dalam menekan angka criminal dan dapat menjadi penengah bagi warga yang bersengketa”, kata Anggiat.