PERMUDAH PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT, KANWIL KEMENKUMHAM BALI GELAR EVALUASI SOP

COVER-SOP-1.jpg

Denpasar - Jumat (16/12/2022) bertempat di Ruang Dharmawangsa Kanwil Kemenkumham Bali diselenggarakan kegiatan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Triwulan IV Tahun 2022. Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Bali, Mamur Saputra, Kepala Bagian Program dan Humas, I Wayan Muliarta, Pejabat Pengawas dan Pegawai di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Bali.

Kepala Bagian Program dan Humas, I Wayan Muliarta menyampaikan Kegiatan evaluasi SOP dan Publikasi Standar Pelayanan ini bertujuan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik lagi dengan melakukan evaluasi dan inovasi serta upaya yang berkelanjutan dalam membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali. "Selain Evaluasi SOP dalam kesempatan ini kami juga akan memberikan pengenalan inovasi e-Katalog SOP dan Aplikasi Buku Tamu. Inovasi e-katalog SOP ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan monitoring dan evaluasi seluruh SOP yang terdapat di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Bali", ucap I Wayan Muliarta

SOP-3.jpg

Dalam sambutannnya Kepala Divisi Administrasi, Mamur Saputra menyampaikan Kegiatan Evaluasi SOP ini merupakan salah satu area perubahan dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yaitu penataan tata laksana yang secara berkala dilaksanakan sampai saat ini. Upaya penataan tata laksana tersebut antara lain diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah.
“SOP yang sudah ditetapkan menjadi sebuah keharusan untuk dilakukan monitoring agar memastikan bahwa SOP telah dilaksanakan dengan benar”, jelas Mamur Saputra

"Selain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, SOP juga harus disesuaikan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik", lanjutnya

Sampai dengan saat ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali telah memiliki dan mengimplementasikan 112 SOP yang terdiri dari 97 SOP Turunan dan 15 SOP Inovasi. Selain melakukan Evaluasi SOP, dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan sosialisasi inovasi e-Katalog SOP dan Aplikasi Buku Tamu.

“Mari kita diskusikan bersama dalam kegiatan evaluasi ini dengan harapan bahwa nantinya ada hasil SOP yang lebih jelas sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang semakin PASTI” tutup Mamur Saputra


Cetak   E-mail