DENPASAR - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2022. Kegiatan Refleksi ini diselenggarakan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi atas hasil pelaksanaan kinerja Kementerian Hukum dan HAM selama tahun anggaran 2022.
Refleksi akhir tahun tersebut dihadiri secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Anggiat Napitupulu bertempat di Kampus Poltekip dan Poltekim Tangerang, juga diikuti secara virtual oleh Kepala Divisi Administrasi, Mamur Saputra, dan Kepala Divisi Pemasyarakatan, Gun Gun Gunawan bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Kamis (15/12).
Sepanjang perjalanan tahun 2022, begitu banyak dinamika yang dihadapi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Ditengah berbagai perubahan situasi dan kondisi yang sangat dinamis, jajaran Kemenkumham tetap bekerja dan berkinerja melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan program kerja dan target kinerja yang sudah ditetapkan
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly dalam sambutannya menyampaikan bahwa tahun 2022 adalah masa pemulihan dan transisi. Pemulihan dari pandemi menuju endemi, serta transisi dari work from home (WFH) menjadi work from office (WFO) secara penuh. Keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 pun menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pemulihan perekonomian nasional.
“Alhamdulillah, Puji Tuhan Kemenkumham berhasil menekan penyebaran Covid-19 di lingkungan Kemenkumham, sehingga yang terdampak Covid-19 berada dibawah 1 persen pada tahun 2022 ini,” kata Yasonna dalam Refleksi Akhir Tahun 2022 Kemenkumham.
Selain itu, kata Yasonna, salah satu keterlibatan Kemenkumham dalam event besar di tahun ini adalah Presidensi G20, yaitu sebuah forum internasional yang merupakan wahana kolaborasi antarnegara untuk bersama merumuskan rekomendasi kebijakan yang menyediakan alternatif dalam menghadapi berbagai tantangan dan polemik ekonomi dunia. Tujuannya adalah untuk dapat pulih secara berkelanjutan, dan inklusif di tengah krisis global pasca pandemi.
Pencapaian terbesar Kemenkumham di bidang pembentukan regulasi adalah dengan disahkannya Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP), pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa 6 Desember 2022.
“Proses pembaharuan dan pengubahan (revisi) telah lama dilakukan, sejak 59 tahun yang lalu, mulai tahun 1963 hingga saat ini. Seluruh tahapan dilakukan secara cermat, penuh kehatihatian, transparan, partisipatif, melibatkan banyak pemangku kepentingan dan telah
mengadopsi berbagai gagasan dari publik,” ujarnya, Kamis (15/12/2022) siang.
Pada kesempatan ini Menkumham menyampaikan capaian kerja Kemenkumham lainnya sepanjang tahun 2022 dan juga berbagai prestasi kerja Kemenkumham yang membanggakan.
Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM juga memberikan apresiasi memberikan penghargaan kepada beberapa instansi yang telah mendukung Kementerian Hukum dan HAM serta apresiasi terhadap jajaran Kemenkumham RI yang telah banyak memperoleh penghargaan pada Tahun 2022.
