JEMBRANA - Rabu, 25 Mei 2022, tim Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali melakukan monitoring terhadap sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Pemerintah Kabupaten Jembrana. Pemantauan dan evaluasi dilakukan di dua tempat, yakni di Bagian Hukum Setda Kabupaten Jembrana dan di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui terkait JDIH yang telah dibangun di kedua instansi tersebut apakah sudah terbangun dengan baik. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sangat penting terbangun karena didalamnya terdapat bahan-bahan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, keputusan, dan produk hukum lainnya yang mudah diakses setiap orang.
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali yang merupakan bagian perpanjangan tangan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional yang ada di pusat harus melaksanakan pembinaan terkait pelaksanaan dan perkembangan JDIH yang ada di wilayah.