DENPASAR - Jumat, 10 Desember 2021 bertempat di Ruang Dharmawangsa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali diselenggarakan Acara Puncak Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-73 tahun 2021. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali (Jamaruli Manihuruk), Para Pimpinan Tinggi Pratama, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan Pejabat Administrasi pada Kanwil Kemenkumham Bali.
Kegiatan diawali dengan penyerahan piagam penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia oleh Menteri Hukum dan HAM RI yang diterima oleh 11 Unit Pelaksana Teknis Kanwil Kemenkumham Bali yaitu Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, LPP Kelas IIA Kerobokan, Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli, Bapas Kelas I Denpasar, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja, LPKA Kelas II Karangasem, Lapas Kelas IIB Singaraja, Lapas Kelas IIB Tabanan, Bapas Kelas I Karangasem, dan Rutan Kelas IIB Negara.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali mengapresiasi 11 UPT yang mendapatkan penghargaan dan berpredikat Pelayanan Publik Berbasis HAM, diharapkan untuk kedepannya mampu memberikan pelayanan yang lebih maksimal serta mampu mempertahankan apa yang sudah di capai. Beliau juga berharap untuk UPT yang belum mendapatkan predikat Pelayanan Publik Berbasis HAM agar mampu lebih meningkatkan standar pelayanan dan fasilitas layanan yang diberikan sehingga mampu memenuhi unsur-unsur ataupun kriteria-kriteria guna memenuhi standar pelayanan publik berbasis HAM. Beliau juga menyampaikan bahwa menciptakan layanan publik berbasis HAM menjadi prioritas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan bagi setiap warga negara atas pelayanan administratif yang disediakan oleh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, setiap tahunnya perlu dilakukan penilaian pelayanan publik berbasis HAM (P2HAM). Diharapkan seluruh UPT yang ada dapat meraih prestasi dengan mendapatkan penghargaan sebagai keberhasilan terhadap pemenuhan HAM yang telah dilaksanakan oleh masing-masing UPT, dan terus berupaya memperbaiki layanan, terutama agar berorientasi pada kebutuhan dan penerima layanan dan berpedoman pada prinsip-prinsip HAM.
Acara dilanjutkan dengan mengikuti Peringatan Hari HAM ke-73 tahun 2021 bersama Menteri Hukum dan HAM RI secara virtual melalui Zoom. Dalam laporan kegiatannya, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Mualimin Abdi) menyampaikan bahwa pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM secara konsisten telah melaksanakan program pemajuan HAM terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan mengedepankan norma HAM, maka dari itu Kemenkumham memberikan penghargaan kepada 508 UPT yang memiliki pelayanan berbasis HAM. Beliau juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berperan dalam meningkatkan pemajuan HAM di Indonesia.
Menteri Hukum dan HAM RI (Yasonna H. Laoly) dalam sambutannya menyampaikan hari HAM diperingati untuk merayakan titik awal kesadaran umat manusia tentang pentingnya pengakuan terhadap hak-hak dasar manusia. Pengakuan yang dirumuskan dalam deklarasi universal HAM dengan satu kalimat kunci yaitu "semua manusia setara dalam hak dan martabat". Kesetaraan dan kesedarajatan telah mengangkat konsep hak asasi manusia sebagai kesempatan untuk menetapkan standar perilaku baru, penghormatan bagi semua manusia, dan harapan baru untuk merebut maupun memperluas kemerdekaan politik, kemerdekaan ekonomi, dan kemerdekaan sosial budaya, dan terhapusnya diskriminasi atas dasar ras, etnis, agama, asal usul sosial, dan sebagainya, dan juga memastikan setiap anggota masyarakat sebagai subjek diberikan hak yang setara. Untuk tahun 2021 ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil tema “EQUALITY - Reducing Inequalities, Advancing Human Rights”, yang mempunyai makna mendalam, yang mengembalikan konsep dan nilai-nilai hak asasi manusia ke akarnya. Dimana hampir seluruh kawasan dunia menghadapi dan mengalami ancaman krisis yang dampaknya menimbulkan potensi ketidaksetaraan.
