Denpasar - Jumat, 2 Juli 2021 bertempat di Ruang Arjuna Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali (Jamaruli Manihuruk) memimpin Rapat Evaluasi Kinerja Pejabat Struktural. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Divisi Pemasayarakatan, dan seluruh Pejabat Administrasi di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Bali.
Dalam rapat tersebut, Kakanwil Kemenkumham Bali menyampaikan terkait Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masayarakat (PPKM) Darurat yang akan dilaksanakan dari tanggal 3-20 Juli 2021. Kebijakan PPKM ini akan ditindak lanjuti menunggu Surat Edaran dari Gubernur Bali. Dalam PPKM Darurat di Bali, wajib diberlakukan 100% Work From Home (WFH) atau bkerja dari rumah untuk sektor non esensial. Beliau juga menyampaikan PPKM Darurat di Provinsi Bali akan diberlakukan lebih ketat lagi baik itu bagi Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA). Beliau juga mengatakan, khususnya bagi WNA yang melanggar prokes, tidak lagi dikenakan denda sebesar 1 (satu) Juta Rupiah, namun langsung akan dilakukan pendeportasian terhadap WNA yang melanggar tersebut. Pendeportasian ini sesuai dengan hasil rapat dengan Menko Kemaritiman dan Investasi (Luhut Binsar Pandjaitan) dan Gubernur Bali (Wayan Koster).
Diakhir rapat, Kakanwil Kemenkumham Bali mengingatkan selama berlakunya PPKM Darurat nanti, beliau meminta agar semua Pegawai selalu menaati Protokol Kesehatan dan aturan yang telah ditetapkan demi keselamatan bersama.