DENPASAR - Pimti Pratama beserta jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali mengikuti upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (17/10).
Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, Nico Afinta melantik dan mengambil sumpah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Sebanyak 15 orang yang dilantik pejabat berstatus Eselon IIa.
Salah satu pejabat yang dilantik yakni Barron Icshan, yang semula menjabat sebagai Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Bali menjadi Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi. Samuel Toba dilantik menjadi Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Bali yang baru.
Nico Afinta mengatakan pelantikan ini merupakan langkah strategis dalam menentukan kepemimpinan dan memotivasi seluruh Jajaran untuk bekerja secara optimal di tengah dinamika perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi. Di tengah dinamika dan perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi kita dituntut lebih respon dan adaptif terhadap perubahan. Salah satu kunci untuk antisipasi perubahan, ada 3 yang pertama adalah melakukan komunikasi yang kedua adalah koordinasi yang ketiga tentunya kolaborasi tiga hal ini tujuannya adalah menuju sinergi.
"Sebagai pejabat pimpinan tinggi Pratama yang baru dilantik saudara diharapkan untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dan jadikan diri sebagai teladan dalam hal integritas dan profesionalisme, lakukan terus komunikasi dan koordinas serta kolaborasi dengan seluruh stakeholder," ucap Nico.
Nico juga berpesan kepada pejabat yang baru dilantik untuk mengajak seluruh jajaran untuk bisa melaksanakan tugas dengan baik. Pelantikan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kita bersama di dalam menghadapi tantangan yang ada. Kita harus mampu mewujudkan visi Kementerian Hukum dan HAM yang berorientasi pada pelayanan publik prima, perlindungan Hak Asasi Manusia yang teguh dan penegakan hukum yang adil.
