Bandung - Sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAN Bali yang diwakili oleh Kepala Divisi Administrasi, Mamur Saputra menghadiri Panel Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Satuan Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024, Bertempat di Hotel Aryaduta, Bandung pada Senin (20/05).
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Inspektur Jenderal Kemenkumham RI, Reynhard Silitonga tersebut diawali sambutan oleh Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Asep Kurnia yang menyampaikan bahwa Pembangunan ZI merupakan miniatur dari Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sehingga pada praktiknya dibutuhkan keterlibatan seluruh jajaran agar capain yang diperoleh dapat maksimal.
Selanjutnya Inspektur Jenderal Kemenkumham RI Reynhard Silitonga, dalam arahannya menyampaikan bahwa panel hasil evaluasi yang dilaksanakan ini adalah bagian dari upaya Kementerian Hukum dan HAM untuk menilai sejauh mana satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah melaksanakan prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi dan membangun Zona Integritas.
“Sebagai kementerian yang memiliki peran strategis dalam penegakan hukum dan HAM, ada beberapa core layanan utama yang harus diperkuat dalam pembangunan zona integritas, yaitu layanan pemasyarakatan, keimigrasian, administrasi hukum umum dan HAM, hak kekayaan intelektual, hingga pendidikan,” jelas Reynhard.
Reynhard Silitonga juga menegaskan bahwa hasil evaluasi ini bukan satu-satunya tujuan akhir, melainkan pembangunan Zona Integritas adalah sebuah proses tanpa henti, proses yang berkelanjutan dengan tujuan utama menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Diakhir arahannya, Reynhard berharap seluruh satuan kerja dapat lebih semangat lagi dalam menggelorakan Zona Integritas dan mengoptimalkan setiap pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pengukuhan Forum Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI), yang dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal Kemenkumham Reynhard Silitonga, dalam kesempatan tersebut Reynhard menekankan kepada seluruh jajaran agar senantiasa menerapkan budaya anti korupsi guna mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM yang berintegritas dan Indonesia yang bersih dari korupsi.
Kehadiran Kepala Divisi Administrasi, Mamur Saputra pada kegiatan ini menunjukkan komitmen kuat Kanwil Kemenkumham Bali dalam mendukung penuh upaya pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenkumham. Melalui kegiatan ini pula diharapkan seluruh satuan kerja dapat lebih semangat dalam menggelorakan pembangunan ZI guna mengoptimalkan setiap pelayanan kepada masyarakat.
