Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Bali menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Survei SPAK-SPKP dan Survei Integritas Organisasi di lingkungan Kemenkumham, Jumat (11/10/2024). Acara ini dihadiri oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kemenkumham, Ambeg Paramarta, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Bali, Pramella Y. Pasaribu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Rahendro Jati serta sejumlah operator terkait.
Dalam sambutannya, Kepala BSK Hukum dan HAM, Ambeg Paramarta, menegaskan pentingnya survei ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. "Survei ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparatur. Dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, kita dapat memperoleh hasil yang lebih akurat dan real-time. Hal ini memungkinkan kita untuk segera menanggapi keluhan masyarakat dan melakukan perbaikan yang diperlukan," ujar Ambeg.
Survei SPAK-SPKP dan Survei Integritas Organisasi ini memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk memantau kinerja dan integritas aparatur Kemenkumham dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Selain itu, kegiatan ini juga dilanjutkan dengan pembinaan terkait pengelolaan Pos Pengaduan Hak Asasi Manusia (HAM). Kakanwil Kemenkumham Bali, Pramella Y. Pasaribu menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam terkait penanganan dugaan pelanggaran HAM di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di jajaran Kanwil Kemenkumham Bali. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia secara adil, berkepastian hukum, serta akuntabel. "Dengan pemahaman yang baik, diharapkan kita dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat," tegasnya.
Kegiatan ini menjadi salah satu langkah konkret Kanwil Kemenkumham Bali dalam memastikan kualitas pelayanan yang terus meningkat, seiring dengan komitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani.
