Jakarta, Indonesia - Dalam rangkaian kegiatan legislatif yang berkelanjutan, Komisi III DPR RI baru-baru ini mengadakan rapat kerja penting dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly. Rapat ini membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP K/L) untuk Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan yang disiarkan secara live streaming ini turut dihadiri secara virtual oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali, Pramella Y. Pasaribu bersama Pimpinan Tinggi Utama, serta jajaran Kanwil Kemenkumham Bali.
Agenda rapat mencakup beberapa poin, termasuk pembahasan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Tahun 2022. Ini merupakan bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Selain itu, rapat juga mengupas tuntas kebutuhan anggaran Kantor Wilayah (Kanwil) yang telah diidentifikasi selama kunjungan kerja reses anggota DPR.
Dalam rapat dibahas secara detail tentang kebutuhan anggaran yang akan mendukung operasional serta program-program strategis Kemenkumham di tahun mendatang. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan arah yang jelas bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan hukum dan hak asasi manusia.
Menkumham berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, dengan fokus khusus pada hukum dan hak asasi manusia. Ini sejalan dengan agenda rapat yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mendukung operasional serta program-program strategis Kemenkumham di tahun mendatang.
"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkomitmen penuh untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Fokus kami terutama pada peningkatan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Kami bertekad untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang kami kelola dan anggarkan akan memberikan nilai tambah yang maksimal bagi masyarakat," ungkap Yasonna.
Rapat ini juga menjadi forum untuk mengevaluasi dan merumuskan strategi dalam menghadapi tantangan yang akan datang, terutama dalam konteks persiapan menjelang Tahun Anggaran 2025. Dengan adanya penjelasan dari Menteri Hukum dan HAM RI, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai langkah-langkah yang akan diambil dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
