Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bali berhasil meraih pencapaian 100% dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi (RB) untuk Triwulan III (B-09). Kegiatan ini dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI bersama Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, yang berlangsung pada 16-21 September 2024 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkumham, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat.
Koordinator RB Inspektorat Jenderal, Kesuma Negara, menyampaikan apresiasinya kepada Kantor Wilayah Kemenkumham Bali yang telah mencapai target tersebut. "Kami sangat mengapresiasi pencapaian Kanwil Bali dalam pemenuhan data dukung RKT RB Triwulan III. Ini merupakan bukti nyata komitmen mereka dalam melaksanakan reformasi birokrasi yang menyeluruh dan tepat waktu," ujar Kesuma.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk memastikan seluruh program yang tertuang dalam RKT RB berjalan sesuai dengan target, indikator, dan waktu yang ditetapkan. Kantor Wilayah Kemenkumham Bali beserta 18 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawahnya dinyatakan telah memenuhi seluruh data dukung yang dipersyaratkan, sehingga mencapai hasil maksimal.
Kesuma Negara pun menekankan bahwa koordinasi yang efektif dan komitmen pimpinan adalah kunci keberhasilan ini. Ia juga meminta beberapa perwakilan Kantor Wilayah termasuk Kantor Wilayah Bali untuk berbagi strategi yang telah diterapkan kepada wilayah lain guna mencapai hasil yang serupa.
Kepala Subbagian Humas, RB, dan TI, I Nengah Sukadana, menjelaskan bahwa keberhasilan tersebut didukung oleh konsistensi dalam mengingatkan unit kerja terkait pentingnya pemenuhan RKT RB dan pembangunan Zona Integritas (ZI). Selain itu, setiap kegiatan yang melibatkan Kepala Satuan Kerja selalu disertai dengan penguatan terhadap pentingnya pemenuhan data dukung, serta koordinasi yang kuat antara tim Humas, RB, dan TI.
"Komunikasi, koordinasi, dan komitmen antara pemangku tugas di Humas, RB, dan TI adalah kunci keberhasilan RKT RB dan pembangunan ZI, yang berdampak langsung pada pencapaian tunjangan kinerja sebesar 100%", tegasnya.
Kanwil Bali juga melakukan pemetaan terhadap permasalahan pemenuhan data dukung yang mengalami banyak kendala. "Kami fokus melakukan pelatihan dan pendampingan bagi unit kerja yang menghadapi tantangan dalam pemenuhan data dukung, serta melaksanakan monev langsung ke satuan kerja yang dinilai masih lemah," jelasnya.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Pramella Yunidar Pasaribu, turut menyampaikan kebanggaannya atas hasil tersebut. "Capaian ini tidak lepas dari kerja keras seluruh jajaran Kanwil Bali. Kami berkomitmen untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja kami dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik," ujar Pramella.
Dengan pencapaian ini, Kanwil Kemenkumham Bali berharap dapat menjadi contoh bagi wilayah lain dalam pelaksanaan RKT Reformasi Birokrasi yang efektif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkumham dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
