Jakarta, 17 Juli 2024 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali yang diwakili oleh Kepala Bagian Umum Ida Ayu Susanti didampingi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ), dan Pelaksana Pengelolaan BMN/Operator BMN pada Kanwil Kemenkumham Bali, menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di lingkungan Kemenkumham. Rakernis yang berlangsung dari tanggal 16 hingga 19 Juli 2024 ini bertempat di Hotel Vertu Harmoni Jakarta.
Rakernis ini menjadi wadah penting bagi seluruh pengelola BMN dan PBJ di lingkungan Kemenkumham untuk menyusun strategi dalam meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN secara efektif, termasuk administrasi BMN yang andal dan akuntabel.
Kepala Biro BMN dan PBJ Setjen Kemenkumham, Aman Riyadi dalam kesempatan ini menekankan seluruh jajaran untuk selalu memperhatikan pengelolaan administrasi dalam setiap pengelolaan BMN hal ini penting karena penurunan nilai pengelolaan BMN dapat mempengaruhi nilai Indeks Reformasi Birokrasi "Dalam rangka peningkatan nilai Reformasi Birokrasi (RB) dari sisi BMN minimal 80 untuk memperoleh Tunjangan Kinerja 100% ," ucap Riyadi.
Lebih lanjut, Aman menjelaskan bahwa nilai RB Kemenkumham saat ini berada di angka 79,9. Untuk memaksimalkan peningkatan nilai RB, terdapat empat parameter utama yang perlu diperhatikan, diantaranya:
1. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif
2. Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan
3. Pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif
4. Administrasi BMN yang andal.
Aman berharap Rakernis ini dapat menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan dan langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan BMN di Kemenkumham.
Ditemui di tempat berbeda Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Pramella Yunidar Pasaribu menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkumham Bali berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan BMN dan PJN. “Melalui Rakernis ini diharapkan dapat terjalin sinergi dan kolaborasi antar unit terkait untuk mewujudkan pengelolaan BMN dan PBJ yang semakin akuntabel, transparan, dan efisien," ujarnya.
