Denpasar, 6 September 2024 – Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali memimpin rapat koordinasi dan persiapan operasi serentak di wilayah Bali. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari arahan Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian yang disampaikan pada tanggal 4 September 2024.
Rapat yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting ini diikuti oleh seluruh pimpinan satuan kerja keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Bali yang membidangi pengawasan dan penindakan keimigrasian. Hadir dalam rapat tersebut Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja, serta Kepala Rumah Detensi Imigrasi Denpasar beserta jajarannya.
Dalam arahannya, Kepala Divisi Keimigrasian, Barron Ichsan, menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi yang solid antar satuan kerja dalam pelaksanaan operasi serentak ini. "Koordinasi yang efektif antar berbagai instansi sangat krusial untuk keberhasilan operasi ini. Kita harus bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan regulasi dan dapat memberikan dampak yang positif," ujarnya.
Barron juga menyoroti beberapa hal krusial dalam operasional ini, termasuk penegakan hukum keimigrasian yang tegas, peningkatan pengawasan terhadap orang asing, serta upaya pencegahan tindak pidana keimigrasian. "Kami berkomitmen untuk menegakkan hukum dengan konsisten dan adil. Operasi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar serta memastikan bahwa Bali tetap menjadi tempat yang aman dan teratur," tegasnya.
Lebih lanjut, Barron mengungkapkan bahwa operasi serentak ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera bagi para pelanggar peraturan keimigrasian tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian di wilayah Bali. "Kami ingin memastikan bahwa pelayanan kami tidak hanya efektif dalam penegakan hukum tetapi juga dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem keimigrasian di Bali," tutupnya.
