Denpasar - Jajaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali berpartisipasi dalam Webinar Cerdas yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM. Webinar seri ke-4 (empat) ini mengangkat tema "Jabatan Fungsional Sebagai Investasi SDM Bagi Organisasi Masa Depan" dengan Narasumber Plt. Deputi Bidang SDM Kemenpan RB, Aba Subagja pada Kamis (26/09). Hadir secara daring Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Bali beserta Pimpinan Tinggi Pratama dan Jajaran Kemenkumham Bali.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM, Ir. Razilu dalam sambutannya mengapresiasi antusiasme peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatran Webinar Seri 4 (empat) ini.
Razilu menjelaskan pemilihan tema ini didasarkan arah birokrasi ke depan semakin menuntut profesionalitas yang tinggi dari setiap ASN. ASN juga diharapkan memiliki kemampuan beradaptasi serta inovasi dan komitmen untuk selalu memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara disamping kemampuan teknis yang telah dimiliki.
Razilu memastikan sebagai ASN Kemenkumham, jabatan fungsional bukan hanya sekedar formalitas tetapi menjadi pilar penting dalam pembangunan SDM yang unggul, adaptif dan visioner. Di akhir sambutannya, Razilu berharap setiap ASN, khususnya yang mengambil jalur karir sebagai fungsional untuk dapat terus mengasah keahliannya untuk membangun keterampilan dan berinovasi agar kontribusinya menjadi semakin nyata dan berdampak bagi organisasi.
Plt. Deputi Bidang SDM Kemenpan RB, Aba Subagja dalam paparannya menyampaikan di masa depan, akan terjadi peralihan dari organisasi yang hierarkis menjadi organisasi yang lebih lincah (agile). "Semoga Jabatan Fungsional dapat lebih optimal tentunya dengan peran pimpinan dan Biro SDM. Hal tersebut sangat penting agar JF dapat selaras dengan tujuan organisasi", ujar Aba Subagja.
Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kompetensi dan integritas seluruh jajaran Kemenkumham, serta memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas layanan publik dan pembangunan hukum di Indonesia. Dengan pengetahuan yang diperoleh, diharapkan para peserta dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka serta mendukung pencapaian visi misi Kemenkumham dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas.
