Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun 2026, Kamis (05/09/2024). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Dharmawangsa ini dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi, Mamur Saputra, Kepala Bagian Umum, Ida Ayu Susanti, Narasumber dari Biro Pengelolaan BMN Sekretariat Jenderal, Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Imigrasi, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, serta diikuti oleh seluruh operator Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kantor Wilayah.
Dalam sambutannya, Kepala Divisi Administrasi, Mamur Saputra menekankan pentingnya RKBMN sebagai instrumen kunci dalam pengelolaan aset negara. “Penyusunan RKBMN yang baik dan tepat sasaran tidak hanya mendukung kelancaran operasional kita, tetapi juga mencerminkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BMN,” ujar Mamur.
Lebih lanjut, Kepala Divisi Administrasi juga menyoroti pentingnya kerjasama dan koordinasi antar unit kerja dalam menyusun RKBMN. “Proses ini bukan hanya soal administrasi, tetapi memastikan kebutuhan BMN yang diusulkan selaras dengan rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM serta Standar Barang dan Standar Kebutuhan yang berlaku,” tegas Mamur.
Sebagai upaya mewujudkan penyusunan RKBMN yang lebih efisien dan akurat, Kanwil Kemenkumham Bali telah melakukan pemutakhiran data BMN dari SIMAN V1 ke SIMAN V2. Penggunaan SIMAN V2 diharapkan dapat mempermudah pengelolaan BMN berbasis internet serta menyederhanakan proses bisnis.
“Dengan SIMAN V2, kita dapat melakukan digital signature, mempermudah integrasi dengan aplikasi lain, serta memanfaatkan fitur-fitur baru yang lebih canggih,” jelas Mamur.
Seluruh peserta kegiatan berkomitmen untuk menyusun RKBMN dengan penuh dedikasi, memperhatikan detail dan akurasi data, serta mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas. Diharapkan dengan semangat kerja yang tinggi, RKBMN yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan instansi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
