DENPASAR – Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Cahyo Rahadian Muzhar, melakukan audiensi dengan Penjabat (PJ) Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, pada Jumat (16/8) bertempat di Rumah Dinas Jabatan Gubernur Bali. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden yang bertujuan menjadikan Bali sebagai pilot project destinasi Family Office, dengan sasaran menarik para investor dan keluarganya untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya di Bali.
Dalam audiensi tersebut, Dirjen AHU menyampaikan bahwa skema Family Office diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi keluarga-keluarga besar yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. "Kami sedang menyusun landasan hukum agar skema ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku," ujar Cahyo. Ia juga mengharapkan dukungan penuh dari PJ Gubernur Bali terkait pelaksanaan skema ini, sehingga Indonesia dapat menawarkan kemudahan seperti yang diterapkan di Singapura dan Hongkong.
Menanggapi hal tersebut, PJ Gubernur Bali menyambut baik rencana ini. Menurutnya, Bali memiliki daya tarik yang unik yang dapat menjadi keunggulan dalam menarik investor. Namun, Mahendra Jaya menekankan pentingnya pengendalian terhadap calon investor, agar investasi yang dilakukan tidak hanya menguntungkan investor itu sendiri, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan bagi pemerintah daerah. "Perlu adanya pengaturan wilayah yang diperbolehkan untuk berinvestasi, seperti wilayah Bali bagian Barat, Utara, dan Timur, yang harus ditata dengan baik," tegasnya.
PJ Gubernur Bali juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan lingkungan, khususnya terkait alih fungsi lahan. "Kita harus membatasi alih fungsi lahan, seperti persawahan, agar tetap terjaga," tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Pramella Yunidar Pasaribu, turut menyampaikan pandangannya. Menurutnya, kebijakan Family Office ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi pembangunan pariwisata di Bali, seiring dengan meningkatnya minat investor untuk berkontribusi dalam sektor tersebut.
Audiensi ini menjadi langkah awal yang penting dalam mengimplementasikan skema Family Office di Bali, yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi daerah dan masyarakat setempat. Turut mendampingi Dirjen AHU dalam audiensi tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, Direktur Badan Usaha Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta Asisten Deputi Kementerian Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia.
