Denpasar, Bali - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali menyelenggarakan kegiatan Supervisi Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 bertempat di Aula, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar pada (12/06). Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi (Kadiv Admin) Mamur Saputra, Kepala Bagian Program dan Humas (Kabag Program dan Humas) Wayan Muliarta, plt. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, dan seluruh jajaran pengelola anggaran di lingkungan Kanwil Kemenkumham Bali.
Dalam sambutannya, Kadiv Admin Mamur Saputra menekankan pentingnya efisiensi anggaran dalam penyusunan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025. "Kita harus melakukan efisiensi anggaran dengan cara kerja baru berbasis TI," ujar Mamur. Ia juga mengingatkan agar pedoman Rencana Kerja dan Barang Milik Negara (RKBMN) dipatuhi dalam pengadaan, sewa, maupun pemeliharaan barang milik negara.
Lebih lanjut, Mamur menyampaikan dalam penyusunan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 untuk lebih memprioritaskan pengalokasian anggaran pada kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian reformasi birokrasi serta kinerja Kemenkumham. "Prioritaskan kegiatan pendukung reformasi birokrasi dan kinerja kemenkumham," tegasnya. Ia juga berpesan agar penyediaan sarana dan prasarana diutamakan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.
Kabag Program dan Humas Wayan Muliarta menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran. "Maksimalkan penyerapan anggaran, karena kinerja kita dinilai dari penyerapan anggaran," jelas Muliarta. Ia pun meminta agar prioritas penyerapan anggaran diberikan untuk hal-hal yang dapat menunjang kinerja dan pelayanan.
Kegiatan Supervisi Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan dapat menghasilkan usulan pagu indikatif yang berkualitas, efektif, dan efisien, serta selaras dengan prioritas dan kebutuhan Kemenkumham Bali. Dengan demikian, Kemenkumham Bali dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan dukungan anggaran yang optimal.
