Denpasar - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Bali, Pramella Yunidar Pasaribu, bersama Kepala Divisi Pemasyarakatan, I Putu Murdiana, turut serta dalam Rapat Paripurna istimewa yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali. Rapat ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Bali ke-66, Rabu (14/8).
Kehadiran perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM Bali pada acara yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Bali ini menandakan komitmen kuat dalam membangun sinergi lintas sektoral. Kerja sama antara pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait diharapkan dapat semakin memperkuat upaya mewujudkan Provinsi Bali yang lebih maju dan sejahtera.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama. Selain Kakanwil Kemenkumham Bali, acara ini juga dihadiri oleh Pj. Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, Wakil Gubernur Bali (Periode 2018 - 2023), Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, serta perwakilan dari berbagai lembaga terkait.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama menyampaikan bahwa peringatan Hari Jadi Provinsi Bali ini merupakan momentum bagi seluruh masyarakat Bali untuk bersatu padu membangun daerah. Melalui berbagai program dan kegiatan, diharapkan kualitas hidup masyarakat Bali dapat terus meningkat, sekaligus memperkuat identitas dan kekhasan budaya Bali di kancah nasional maupun internasional. “Melalui momentum peringatan Hari Jadi Ke-66 Provinsi Bali ini, mari kita bersama sama bergandeng tangan mewujudkan Bali yang Shanti dan Jagadhita” Ujar Wiryatama dalam Bahasa Bali.
Selanjutnya Pj. Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya dalam pidatonya menyoroti berbagai upaya dan capaian Pemerintah Provinsi Bali dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
S.M. Mahendra Jaya menekankan bahwa Pemerintah Provinsi Bali Bali telah melaksanakan berbagai program untuk mengatasi masalah stunting dan pengangguran. "Upaya pencegahan stunting yang dilakukan telah menunjukkan hasil positif, sementara program-program penciptaan lapangan kerja turut berkontribusi dalam mengurangi tingkat pengangguran di Bali", ucapnya.
Program unggulan "Ngrombo" melalui gerakan "Pemprov Bali Hadir" juga telah dilaksanakan bukan hanya dalam rangka peringatan Hari Jadi Provinsi Bali. Hal ini akan terus berlanjut dengan memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang kurang mampu.
Selain itu, pembentukan satuan Polisi Pamong Praja khusus pariwisata menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan. "Langkah-langkah ini diharapkan dapat semakin meningkatkan citra positif Bali sebagai destinasi wisata dunia", harap Mahendra.
S.M. Mahendra Jaya menyampaikan bahwa di usia ke-66, Provinsi Bali telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, angka kemiskinan juga berhasil ditekan, menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.
Sebagai perwakilan Kementerian Hukum dan HAM RI di wilayah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Pramella Y. Pasaribu menyatakan akan terus berperan aktif dan bekerja sama dalam mewujudkan Bali yang aman, tentram, dan damai. "Kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder terkait diyakini akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan Bali di masa mendatang", ungkapnya.
