Pada ajang Paralegal Justice Award 2024, Provinsi Bali meraih nominasi “Top Ten”. Kegiatan puncak penganugerahan ini diselenggarakan pada tanggal 1 Juni 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta.
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Dr. Widodo Ekatjahjana, mengungkapkan bahwa ajang ini merupakan apresiasi kepada kepala desa dan lurah yang berhasil menyelesaikan sengketa di wilayahnya secara damai (non-litigasi) serta menciptakan keadaan desa yang tertib.
"Melalui kegiatan Paralegal Justice Award, kepala desa dan lurah yang berhasil membuat keadaan desanya tertib hukum, aman, dan masyarakatnya sadar akan hukum melalui perannya sebagai ‘hakim perdamaian’, akan dianugerahkan penghargaan Non Litigation Peacemaker, Anubhawa Sasana Jagaddhita, dan Anugerah Paralegal Justice Award," ujar Widodo dalam sambutannya.
Sebanyak 1.067 kepala desa dan lurah dari 34 provinsi mendaftar pada Paralegal Justice Award 2024. Setelah melalui seleksi bertahap, terpilih 300 peserta yang terdiri dari 180 kepala desa dan 120 lurah mewakili 33 provinsi, 178 kabupaten/kota, serta 263 kecamatan.
Widodo juga menegaskan bahwa ajang Paralegal Justice Award bukanlah sebuah perlombaan menang atau kalah, melainkan wadah dalam memotivasi kepala desa dan lurah untuk memberikan pelayanan hukum non-litigasi sebagai implementasi hadirnya negara di tengah masyarakat. "Gelar tersebut dapat dicabut Menteri Hukum dan HAM apabila yang bersangkutan melanggar integritas dan tidak menjalankan tugasnya dengan bai" kata Widodo.
Hasil yang diraih oleh Provinsi Bali cukup membanggakan, diantaranya 22 peserta dianugerahi Sertifikat Kepala Desa dan Kepala Lurah sebagai “Non Litigation Peacemaker (NLP)”, serta 4 peserta menerima penghargaan Paralegal Juctice Award dan Anubhawa Sasana Jagaddhita (ASJ). Selain itu, penghargaan Wiloka Legal Culture diraih oleh Camat Kuta Selatan, Dr. I Ketut Gede Artha, AP, SH, MSi. serta yang mendapatkan nominasi “Top Ten” di Provinsi Bali adalah Lurah Karangasem dari Kabupaten Karangasem. Sementara itu Anugrah Paselda (Panitia Seleksi Daerah) terbaik diraih oleh Kota Denpasar.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, Pramella Yunidar Pasaribu mengapresiasi pencapaian luar biasa yang diraih oleh Provinsi Bali dalam ajang Paralegal Justice Award 2024. "ini mencerminkan dedikasi, kerja keras, dan komitmen para kepala desa dan lurah di Bali dalam menyelesaikan sengketa secara damai dan menciptakan lingkungan yang tertib hukum." Ungkap Pramella.
"Prestasi ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh kepala desa dan lurah di Bali untuk terus berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan di desa masing-masing. Mari kita terus bekerja sama dan berkomitmen untuk menciptakan Bali yang lebih tertib, aman, dan sadar hukum" ajaknya.
