BADUNG – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bali, Pramella Yunidar Pasaribu, menghadiri kegiatan rapat tindak lanjut skema Family Office yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Kamis (4/7) di The Laguna Resort Nusa Dua. Rapat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia, khususnya di bidang kemaritiman dan investasi.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, memimpin rapat tersebut dan menekankan pentingnya penyusunan rencana aksi sektor prioritas untuk implementasi skema Family Office. Pembahasan ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pengelolaan kekayaan yang lebih terstruktur dan terencana untuk mendukung pertumbuhan investasi dan perekonomian di Indonesia.
Pramella Yunidar Pasaribu hadir mewakili Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim. Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai isu strategis terkait implementasi skema Family Office di Indonesia. Skema ini bertujuan untuk menarik lebih banyak investasi asing dengan memberikan fasilitas khusus kepada investor dan keluarganya.
Kakanwil Kemenkumham Bali menyampaikan bahwa Kemenkumham siap mendukung penuh program ini melalui kemudahan proses perizinan dan administrasi keimigrasian bagi para investor. "Kami juga sudah beberapa kali melakukan sosialisasi mengenai bagaimana caranya para investor dapat berinvestasi melalui pemberian golden visa," ungkap Pramella.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi untuk memastikan kebijakan ini dapat berjalan dengan lancar dan efektif. "Kita harus duduk bersama dengan OJK, Kementerian Keuangan, Bea Cukai, ATR/BPN, dan instansi terkait lainnya untuk membahas perizinan usaha, aspek perpajakan, serta berbagai aspek lainnya," harapnya.
Rapat ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan yang hadir baik secara daring maupun luring, termasuk perwakilan dari Kementerian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Utusan Khusus Presiden.
Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan skema Family Office ini dapat segera diimplementasikan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Pramella Yunidar Pasaribu juga mengungkapkan optimismenya bahwa dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan sektor swasta, Indonesia dapat menjadi destinasi investasi yang lebih menarik di mata dunia internasional.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, sepakat dengan apa yang disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali agar semua instansi terkait bekerja sama secara sinergis dan koordinatif. "Kita harus memastikan bahwa setiap instansi memiliki peran yang jelas dan mendukung satu sama lain dalam implementasi skema Family Office ini," tambah Luhut.
