Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI

Menuju WTP 2024: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Adakan Pra-Rekonsiliasi Pemutakhiran Data Laporan Keuangan serta Barang Milik Negara

028aa717-9489-4519-a3d6-8f04bad23930.jpg

Badung – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menggelar kegiatan Pra-Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan serta Barang Milik Negara (BMN) Tahun Anggaran 2024 pada Senin (11/11), bertempat di Aryaduta Hotel, Badung. Acara ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Supriyanto, yang hadir secara virtual melalui Zoom Meeting.

Dalam sambutannya, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Supriyanto, menyampaikan apresiasi kepada seluruh penyusun laporan keuangan dan BMN di satuan kerja pemasyarakatan dan Koordinator Kantor Wilayah yang hadir. Ia mengucapkan terima kasih atas kontribusi positif dan kerja keras mereka dalam penyusunan Laporan Keuangan 2023, yang memungkinkan Kementerian Hukum dan HAM untuk meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2023 untuk yang ke-15 kalinya.

Supriyanto juga mengimbau agar seluruh jajarannya lebih teliti dalam menangani permasalahan yang terkait penyusunan laporan keuangan, sehingga semua isu dapat diselesaikan dengan baik melalui perbaikan dan pengungkapan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). "Mari kita bersama-sama berupaya dan bekerja keras untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan berusaha kembali meraih opini WTP pada laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM untuk tahun 2024," harapnya.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, I Putu Murdiana, menekankan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan serta aset pemerintah. “Kegiatan Pra-Rekonsiliasi ini memberikan peluang bagi kita untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pengelolaan keuangan yang ada. Diharapkan, proses ini dapat menghasilkan laporan keuangan yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan,” dalam sambutannya yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Pramella Yunidar Pasaribu,.

Sementara itu, Kepala Bagian Umum Sesditjen Pemasyarakatan Fransiscus Alimin selaku Ketua Panitia, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi serta menetapkan langkah-langkah penyelesaian terhadap permasalahan yang ditemukan pada Data Laporan Keuangan dan Laporan Barang di Aplikasi SAKTI. Ini merupakan persiapan dalam penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2024.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh penyusun laporan keuangan dan laporan barang pemegang DIPA Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dari seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan RI serta tim pendamping dari Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.

a31045b8-f1da-44e3-9eb1-a9134cf0ae23.jpg

d088b1f4-3f83-412a-8898-23f5ce81ee98.jpg

74e1ffdc-4d3e-42e9-ae05-f74ea2e88ae9.jpg

076145c5-103b-4dbc-8c9d-17c3ee3ec0e4.jpg

b788bd47-7e5e-4f5d-be59-dbe17f229716.jpg

b95dfbab-9306-4c23-aee6-ac07193eeb87.jpg

b7f52968-b860-4a7f-8ce5-5400ad104fb5.jpg

e82e52e6-7266-4f63-8f3a-25d6ebec4272.jpg

 

 

 

 

 

logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUMHAM
PROVINSI JAWA BARAT


facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Raya Niti Mandala Renon, Denpasar, Bali, Indonesia
PikPng.com phone icon png 604605   08113888770
PikPng.com email png 581646   kanwilbali@kemenkumham.go.id

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI