Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI

Matangkan Persiapan Akhir, Kemenkumham Bali Hadiri Koordinasi Panitia Nasional World Water Forum ke-10 Tahun 2024

1

Bali – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menggelar rapat koordinasi Panitia Nasional (PanNas) World Water Forum ke-10 Tahun 2024 pada hari ini, Kamis (16/5/2024). Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, ini bertujuan untuk mematangkan persiapan akhir penyelenggaraan forum air terbesar di dunia tersebut.

Rapat dihadiri oleh berbagai menteri terkait, di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Kapolri, Panglima TNI, Penjabat Gubernur Bali, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali, Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, serta Pejabat dari Kementerian lainnya.

Menko Marves, Luhut menyampaikan bahwa World Water Forum ke-10 merupakan forum penting untuk membahas solusi krisis air global. Indonesia, sebagai tuan rumah, berkomitmen untuk menyukseskan forum ini dan menghasilkan solusi yang konkret dan berkelanjutan.

"World Water Forum ke-10 ini merupakan momentum penting bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan dan komitmennya dalam mengatasi krisis air global. Kita harus bekerja sama dengan semua pihak untuk menyukseskan forum ini dan menghasilkan solusi yang konkret dan berkelanjutan," ujar Menko Luhut.

Rapat koordinasi ini membahas berbagai persiapan akhir penyelenggaraan World Water Forum ke-10, termasuk logistik, keamanan, akomodasi, layanan kesehatan, dan transportasi. Para menteri terkait diminta untuk memastikan kelancaran semua aspek penyelenggaraan forum.

Menko Marves juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam World Water Forum ke-10. Ia mengajak masyarakat Bali dan seluruh masyarakat Indonesia untuk terlibat aktif dalam forum ini dan bersama-sama mencari solusi untuk krisis air.

"World Water Forum ke-10 ini bukan hanya milik pemerintah, tetapi milik kita semua. Saya mengajak masyarakat Bali dan seluruh masyarakat Indonesia untuk terlibat aktif dalam forum ini dan bersama-sama mencari solusi untuk krisis air," kata Menko Luhut.

Penjabat Gubernur Bali Irjen (Purn) Sang Made Mahendra Jaya, dalam kesempatan ini menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat atas kepercayaan yang diberikan kepada Bali untuk menjadi tuan rumah World Water Forum ke-10. "Kami siap mendukung penuh dan bekerja sama dengan semua pihak untuk menyukseskan acara ini," ujarnya.

Kakanwil Kemenkumham Bali, Pramella Yunidar Pasaribu menyambut baik penyelenggaraan World Water Forum ke-10 Tahun 2024 di Bali. Menurutnya, forum ini merupakan kesempatan penting bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan air berkelanjutan. Kanwil Kemenkumham Bali bersama dengan instansi terkait lainnya, telah melakukan berbagai persiapan matang untuk memastikan kelancaran kedatangan dan kepulangan para delegasi.

"Kita sudah siapkan 3 konter pemeriksaan keimigrasian khusus dengan satu konter berisi 4 petugas, sehingga ada total 12 petugas yang bertugas di konter delegasi. Untuk pemeriksaan terhadap penumpang reguler, kami siapkan 30 unit autogate dan 10 konter pemeriksaan dengan total 40 petugas", terang Pramella.

World Water Forum ke-10 akan diselenggarakan di Bali pada tanggal 18 sampai dengan 25 Mei 2024. Forum ini akan dihadiri oleh lebih dari 30.000 peserta dari 193 negara. Forum ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang konkret dan berkelanjutan untuk mengatasi krisis air global.

777777

logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUMHAM
PROVINSI JAWA BARAT


facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Raya Niti Mandala Renon, Denpasar, Bali, Indonesia
PikPng.com phone icon png 604605   08113888770
PikPng.com email png 581646   kanwilbali@kemenkumham.go.id

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI