Bangli - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan pendampingan dan penguatan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang telah lulus tahapan Panel Tim Penilai Internal (TPI). Ketiga UPT tersebut adalah Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Bangli, Rutan Negara, dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tabanan.
Kegiatan diawali dengan penguatan yang dilaksanakan secara hybrid di Rutan Kelas IIB Bangli pada Selasa, 23 Juli 2024. Turut hadir pada kesempatan tersebut, Kepala Divisi Pemasyarakatan, I Putu Murdiana, Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat, Kepala Lapas Kelas IIB Tabanan, Kepala Rutan Kelas IIB Bangli, Kepala Rutan Kelas IIB Negara secara virtual, beserta tim pokja pembangunan ZI pada 3 UPT tersebut. Tim Ditjen PAS akan melaksanakan verifikasi lapangan pada ketiga satker tersebut hingga Rabu, 24 Juli 2024.
Dalam penguatannya, Yuni Sulistiawati mengatakan bahwa pendampingan ini dilakukan sebagai persiapan sebelum Tim Penilai Nasional (TPN) melaksanakan penilaian Pembangunan Zona Integritas. Saat ini, terdapat 687 satuan kerja Pemasyarakatan di lingkungan Kemenkumham, di antaranya 6 satuan kerja berpredikat WBBM, 122 satuan kerja berpredikat WBK, dan 559 satuan kerja yang belum meraih predikat. "Di lingkungan Kanwil Kemenkumham Bali dari 14 satuan kerja pemasyarakatan, 4 satuan kerja telah meraih predikat WBK" ucapnya.
Kegiatan pendampingan dan penguatan ini menekankan beberapa catatan penting seperti pengelolaan manajemen risiko, paparan inovasi satuan kerja, penguatan SAKIP, komitmen dan pemahaman, paparan Zona Integritas, serta pengelolaan survei. "Hal-hal lain yang juga menjadi fokus adalah TLHP APIP 100%, evaluasi SAKIP dengan nilai BB, kepatuhan LHKASN dan LHPKN, kualitas implementasi data dukung, hingga inovasi dan capaian kinerja satuan kerja" ujarnya
Tim dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Ghisca Putri Anjar Sari dan I Putu Rizky Bujangga, juga menekankan pentingnya survei 3AS, layanan publik, dan manajemen media dalam upaya mencapai predikat WBK dan WBBM. Penguatan publikasi, keterbukaan informasi publik, penggunaan media sosial, dan penanganan berita negatif juga menjadi bagian penting dalam strategi ini.
Kepala Divisi Pemasyarakatan, I Putu Murdiana, berharap ketiga UPT yang berhasil lulus panel TPI dapat meraih predikat WBK sehingga dapat memberikan contoh yang baik bagi satuan kerja lainnya dan meningkatkan kualitas layanan pemasyarakatan. "Kami yakin bahwa dengan kerja keras dan komitmen bersama, ketiga UPT ini akan mendapatkan hasil dan meraih predikat WBK tahun ini" ujarnya.
Sementara itu, Kepala Rutan Kelas IIB Bangli, Dedi Nugroho, menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim dari Ditjen PAS atas dukungan dan pendampingan yang diberikan. "Kami memerlukan dukungan baik dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kanwil selaku tim pembina untuk membimbing kami sebelum Tim Penilai Nasional melaksanakan verifikasi lapangan sehingga kami dapat meraih predikat WBK pada tahun ini," harapnya.
