Buleleng - Kanwil Kemenkumham Bali kembali selenggarakan pembinaan desa sadar hukum selama 2 hari di Desa/Kelurahan Kabupaten Buleleng (06-07 Mei 2024) dengan menyasar 2 (dua) desa yakni Desa Suwug Kecamatan Sawan dan Desa Selat Kecamatan Sukasada.
Hadir dalam kegiatan tersebut Perbekel Desa Suwug ( I Ketut Suadnyana), Sekretaris Desa, dan perangkat Desa Suwug. Hadir pula Perbekel Desa Selat, sekretaris desa dan perangkat desa Selat. Kegiatan pembinaan dilakukan oleh Kepala Sub Bidang Luhbankum dan JDIH (Isya Nalapraja) serta 3 orang JFT Penyuluh Hukum Ahli Muda
Desa Sadar Hukum merupakan salah satu upaya Kementerian Hukum dan HAM dalam meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum ditengah masyarakat. Namun demikian, kepedulian dan kesadaran hukum bukan hanya tanggung jawab pemerintah ataupun instansi yang menaunginya. Masyarakat pun juga dituntut memiliki pengetahuan dan kesadaran hukum.
Dalam hal menuju Desa Sadar Hukum, desa binaan wajib memenuhi indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang meliputi 4 dimensi diantaranya Akses Informasi Hukum, Implementasi Hukum, Akses Keadilan, dan Akses Demokrasi dan Regulasi yang berdasarkan Surat Edaran Kepala Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
Untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang berkualitas, tahap verifikasi penilaian wajib dilakukan berdasarkan pedoman verifikasi pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
Di akhir pertemuan Tim Pembina DSH juga memberikan pemahaman mengenai tindak lanjut persiapan PJA di tingkat Nasional mengingat kedua desa tersebut telah lolos seleksi di tingkat Provinsi.
Tak lupa Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Pramella Y Pasaribu berharap dengan adanya pembinaan ini masing-masing desa tersebut dapat membentuk tim Pokja dengan tujuan memudahkan dalam proses pemenuhan data dukung dan persyaratan menuju Desa Sadar Hukum.
