Denpasar, 26 November 2024 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bali, Pramella Y. Pasaribu, menyatakan kesiapan seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Bali untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Dalam pernyataannya, Pramella menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat untuk memastikan warga binaan yang memiliki hak pilih dapat berpartisipasi dalam Pilkada secara maksimal.
“Kami telah mempersiapkan segala kebutuhan, mulai dari pendataan warga binaan yang memenuhi syarat sebagai pemilih, hingga fasilitas untuk pelaksanaan pemungutan suara di lapas dan rutan. Ini adalah komitmen kami untuk menjamin hak konstitusional mereka,” ujar Pramella.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pendataan pemilih telah dilakukan melalui koordinasi dengan Stakeholder terkait untuk memastikan keabsahan data. Proses ini mencakup validasi identitas dan verifikasi dokumen agar tidak terjadi pelanggaran aturan.
"Kami juga menyediakan TPS (Tempat Pemungutan Suara) khusus di lapas dan rutan sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan oleh KPU. Pelatihan bagi petugas juga telah dilakukan agar pelaksanaan pemilu berjalan lancar dan transparan," tambahnya.
Kakanwil menegaskan pentingnya memastikan bahwa seluruh warga binaan yang memenuhi syarat dapat menjalankan hak pilihnya tanpa diskriminasi. “Meskipun mereka menjalani masa hukuman, hak politik mereka tetap dilindungi. Pilkada 2024 adalah momentum penting bagi demokrasi kita,” ungkapnya.
Pramella juga meminta seluruh pihak, termasuk pengawas pemilu, untuk turut memantau jalannya proses pemungutan suara di lapas dan rutan agar terhindar dari potensi kecurangan.
“Dengan kerja sama yang baik dari semua pihak, kami optimis Pilkada 2024 dapat berlangsung sukses, tidak hanya di masyarakat umum tetapi juga di lingkungan lapas dan rutan,” tutup Kakanwil.
Dengan langkah-langkah ini, Kemenkumham Bali berharap dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memastikan terselenggaranya Pilkada 2024 yang jujur, adil, dan inklusif di seluruh wilayah Bali.
