BALI - Kepala Divisi Administrasi, Mamur Saputra, mengikuti kegiatan diskusi publik yang bertajuk “Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM: Indikator Pembangunan ZI pada WBBM” yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (BSK Hukum dan HAM) secara daring. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Pusat Strategi Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan HAM, Nofli.
Hadir pada kesempatan tersebut, Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Asep Kurnia, Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kamaruddin, Pimpinan Tinggi Pratama, serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis yang diusulkan pada penilaian WBBM tahun 2023.
Dalam sambutannya, Nofli mengatakan bahwa dalam dua tahun terakhir, yakni 2022 hingga 2023, Kementerian Hukum dan HAM menghadapi tantangan dalam penilaian Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Menanggapi keprihatinan ini, BSK Hukum dan HAM bersama Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi berupaya mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan tersebut melalui evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM dengan indikator menuju WBBM.
Nofli menjelaskan bahwa diskusi publik ini merupakan rangkaian tahapan kajian yang telah dilakukan. Beberapa bulan lalu, BSK menyelenggarakan focus group discussion untuk mendapatkan masukan atas kajian tersebut. Selanjutnya, dilakukan kegiatan pengumpulan data lapangan dengan mengambil lokasi dan sampel unit kerja yang diusulkan pada penilaian WBBM tahun 2023 di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Banten. Kegiatan hari ini adalah untuk menyampaikan hasil kajian yang telah dilaksanakan.
"Meskipun pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) atau Pembangunan ZI telah memasuki masa akhir pada periode ketiga grand design reformasi birokrasi, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memperbaiki kebijakan pelaksanaan RB dan Pembangunan ZI di Kementerian Hukum dan HAM pada masa yang akan datang," ujar Nofli.
Nofli juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang mendukung terlaksananya kajian ini, terutama Staf Ahli Bidang Penguatan RB, Biro Perencanaan, Inspektorat Jenderal, serta satuan kerja terkait. "Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan keterlibatannya dalam kajian ini," kata Nofli.
Dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM, sehingga target pembangunan Zona Integritas menuju WBBM dapat tercapai dengan lebih baik.
Kepala Divisi Administrasi, Mamur Saputra berharap agar hasil diskusi publik dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi ini dapat menjadi landasan yang kokoh dalam mendorong capaian target dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) lebih baik lagi. "Kami berharap semua unit kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Bali dapat menerapkan rekomendasi yang diberikan, sehingga capaian predikat WBK/WBBM bagi satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Bali tahun 2024 dapat meningkat," ujarnya.
