DENPASAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali melaksanakan rapat verifikasi seleksi Paralegal Justice Award (PJA) Tahun 2024 Tingkat Provinsi, bertempat di ruang Sahadewa, Senin (29/04).
Paralegal Justice Award (PJA) ini merupakan anugerah yang diberikan kepada Kepala Desa/Lurah sebagai tokoh yang dekat dengan masyarakat memiliki peran penting untuk mendamaikan dan menyelesaikan masalah-masalah hukum warganya (Non Litigation Peacemaker) dan kepada Desa/Kelurahan yang mendorong pertumbuhan investasi, pariwisata, dan lapangan kerja bagi masyarakatnya diberikan pula Penghargaan Anubhawa Sasana Jagaddhita.
Rapat verifikasi seleksi daerah tingkat provinsi dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alexander Palti, Kepala Bidang Hukum, Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali, Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar, Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Penyuluh Hukum Ahli Madya, Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali dan Penyuluh Hukum Ahli Muda, Biro Hukum Setda Provinsi Bali yang tergabung ke dalam Panitia Seleksi Daerah (Panselda) Provinsi Bali.
Panselda Provinsi ini nantinya akan melakukan penilaian administratif dan substantif secara objektif baik kategori Non-Litigation Peacemaker dan/atau Anubhawa Sasana Jagaddhita terhadap berkas yang telah diunggah oleh Kepala Desa/Lurah yang menjadi peserta Paralegal Justice Award 2024, di Provinsi Bali sendiri terdapat 89 Kepala Desa/Lurah yang direkomendasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai peserta PJA tahun 2024 dan 72 Kepala Desa/Lurah dinyatakan lulus verifikasi Pemerintah Daerah (Pemda).
Adapun Kepala Desa/Lurah yang telah dinyatakan lolos verifikasi Pemda selanjutnya dilakukan wawancara oleh Panselda dengan substansi sesuai dengan indikator penilaian. Dari hasil wawancara tersebut Panselda memberikan penilaian/scoring terhadap hasil verifikasi dan wawancara serta memproses hasil penilaian ke aplikasi Paralegal Justice Award.
Peserta yang lolos dalam seleksi tingkat provinsi ini akan maju mengikuti seleksi nasional yang diselenggaran oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI yang kemudian diikuti dengan penguatan kompetensi dalam penyelesaian konflik/masalah hukum melalui Paralegal Academy.
