KONSULTASI TEKNIS KEGIATAN PERENCANAAN FASILITASI PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH

Salinan dari Salinan dari Salinan dari Salinan dari Salinan dari Salinan dari Salinan dari Salinan dari Salinan dari Salinan dari Salinan dari Salinan dari Salinan dari Salinan dari Salinan dari S 1

JAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali melalui Tim Konsultasi Teknis Fasilitasi Perancangan Produk Hukum Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan melaksanakan konsultasi teknis terkait Konversi Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Formasi Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan kepada Pejabat pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Selasa (06/02).

Kegiatan Konsultasi Teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang Hukum, I Wayan Adhi Karmayana, Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, I Eka Agustina, Perancang Perundang-undangan Ahli Muda dan Staf Subbid FPPHD. Tim Konsultasi Teknis diterima oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Selaku Ketua Tim Standarisasi dan Bimbingan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Andriana Krisnawati.

Andriana Krisnawati menyampaikan penghitungan penilaian angka kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan dilakukan melalui penilaian kinerja SKP menjadi angka kredit berdasarkan Permenkumham Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, penilaian tersebut dilaksanakn sesuai dengan predikat kinerja yang selanjutnya dikonversikan menjadi angka kredit yang selanjutnya dikelola melalui aplikasi yang diterbitkan oleh BKN yang bernama DISEPAKATI, selanjutnya disampaikan bahwa angka kredit tiap melalui konversi SKP tahun diakumulasi kemudian setelah tercukupi baru dibentuk PAK, PAK tersebut dibuat hanya pada saat Perancang Peraturan Perundang-undangan mengajukan kenaikan pangkat atau jenjang yang diajukan PPK masing-masing Kantor Wilayah.

Terkait dengan formasi Perancang Peraturan Perundang-undangan, Andriana Krisnawati menyampaikan usulan formasi Perancang dari Kantor Wilayah terdapat kendala, Andriana Krisnawati menyampaikan telah menyampaikan usulan penghitungan formasi ke setiap kantor wilayah yang telah tercantum penghitungan sebelumnya, jika terdapat ketidak cocokan makan dapt dilakukan penghitungan ulang.

"Dicek kembali dan jika tidak sesuai dengan penghitungan dihitung kembali, proses penghitungan sudah tidak ada di Ditjen Peraturan Perundang-undangan namum sudah ada di Biro SDM dan kemudian ditetapkan oleh Kemenpan RB," ungkapnya.

WhatsApp Image 2024 02 07 at 09.07.19


Cetak   E-mail