DENPASAR - Untuk melakukan perumusan resolusi, strategi dan langkah kerja dalam pelaksanaan program, anggaran, dan kegiatan pada tahun 2023 berdasarkan evaluasi pencapaian kinerja pada tahun 2022, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Capaian Kinerja T.A 2022 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Tahun 2023, Senin (30/01).
Kegiatan yang dilaksanakan bertempat di Prime Plaza Hotel Sanur tersebut dihadiri oleh peserta berjumlah 60 orang yang terdiri dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Anggiat Napitupulu, Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Pejabat yang menangani perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kanwil Kemenkumham Bali, serta narasumber dari Ombudsman Provinsi Bali, Kanwil DJPB Provinsi Bali, dan BPKP Provinsi Bali.
Pada kegiatan tersebut, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dengan para Kepala Divisi dan para Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali. Penandatanganan perjanjian ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Anggiat Napitupulu menyampaikan bahwa Penandatanganan Perjanjian Kinerja merupakan suatu pernyataan untuk selalu menjaga citra dan kredibilitas melalui penciptaan tata kerja yang jujur dan transparan untuk mendorong peningkatakan kinerja serta menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan standar profesionalisme dalam berkinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
"Perjanjian kinerja itu sendiri merupakan salah satu bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang harus dipertanggungjawabkan secara berjenjang. Dengan demikian pada saat Dokumen Perjanjian Kinerja telah ditandatangani maka seluruh target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tersebut akan menjadi langkah awal serta komitmen kita bersama untuk melaksanakan dan mewujudkannya." ucap Anggiat yang sekaligus membuka kegiatan tersebut serta me-launching Aplikasi Buku Tamu Digital dan Dashboard SOP.
Laporan Ketua Pelaksana oleh Kepala Bagian Program dan Humas, Wayan Muliarta, menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk melakukan perumusan resolusi, strategi dan langkah kerja dalam pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan pada tahun 2023 berdasarkan evaluasi pencapaian kinerja pada tahun 2022.
"Rapat Koordinasi evaluasi dan capaian kinerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali ini bertujuan untuk melakukan perumusan resolusi, strategi dan langkah kerja. Kegiatan ini diikuti oleh 60 orang yang terdiri dari Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Pejabat yang menangani perencanaan dan penganggaran, panitia pelaksana kegiatan dan peserta dari instansi terkait." ujar Muliarta.
Dalam Rapat Koordinasi tersebut pula dilakukan penyerahan piagam penghargaan kepada Satuan Kerja atas capaian kinerja tahun anggaran 2022 dan penghargaan kepada satuan kerja dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
