Denpasar - Dalam rangka mewujudkan pelayanan unit kerja yang berpedoman pada Hak Asasi Manusia dan berorientasi pada kebutuhan, kepastian, dan kepuasan penerima layanan publik, Kanwil Kemenkumham Bali menyelenggarakan kegiatan Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM dan Kegiatan Presentasi Proposal IPK/IKM bertempat di Ruang Dharmawangsa Kanwil Kemenkumham Bali pada Kamis (31/03). Hadir dalam kesempatan tersebut Kakanwil Kemenkumham Bali (Jamaruli Manihuruk), Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali (Umar Ibnu Alkhatab), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Constantinus Kristomo), Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Bali (Gun Gun Gunawan), Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungkan Kanwil Kemenkumham Bali, dan Pejabat Administrasi di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Bali.
Kegiatan diawali dengan penandatanganan Surat Pernyataan Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dengan Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali selanjutnya dilanjutkan dengan seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali.
Selepas penandatangan Surat Pernyataan Pencanangan, Dalam sambutannya, Jamaruli menyampaikan tujuan dari Menciptakan layanan publik berbasis HAM menjadi prioritas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan bagi setiap warga negara atas pelayanan administratif yang disediakan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Bali dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dimana setiap tahunnya perlu dilakukan penilaian pelayanan publik berbasis HAM (P2HAM).
Selanjutnya, Kegiatan dilanjutkan dengan Presentasi Proposal Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK/IKM) dengan Narasumber Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab yang mengapresiasi seluruh Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Bali baik itu UPT Pemasyarakatan maupun UPT Keimigrsian. Seluruh UPT dibawah Kanwil Kemenkumham Bali telah berusaha keras sehingga sangat pesat kemajuannya dalam pelayanan publik berbasis HAM. "Saya pernah diundang untuk meresmikan mushola di Kanim Singaraja, ini merupakan salah satu implementasi dari Pelayanan Publik Berbasis HAM", pungkas Kepala Ombudsman RI perwakilan Bali.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Constantinus Kristomo bersama Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Bali, Rita Rusmarti memaparkan terkait Monitoring dan Evaluasi Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat kepada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Bali.
