Denpasar - Kamis, 25 November 2021 bertempat di Ruang Arjuna Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Constantinus Kristomo) didampingi Kepala Bidang Hukum (I Gusti Putu Milawati) dan Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH (I Putu Surya Dharma) menerima Rombongan Tim Bagian Hukum DPRD Provinsi Gorontalo. Dalam kunjungannya ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Tim Bagian Hukum DPRD Provinsi Gorontalo bermaksud untuk dapat melakukan audiensi mengenai pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum di Provinsi Bali yang telah meraih penghargaan Provinsi dengan keanggotaan yang terintegrasi 100 % dengan JDIHN.
Dalam diskusi tersebut, Kepala Bidang Hukum (I Gusti Putu Milawati) menyampaikan bahwa di Provinsi Bali pengelolaan JDIH tidak terlepas dari kerjasama yang baik dengan pihak pemerintah daerah khususnya dengan Biro Hukum Sekretariat Derah Provinsi Bali. Bersamaan dengan Hal tersebut, beliau menyebutkan bahwa Biro Hukum sangat aktif dalam pengelolaan JDIH tentunya dengan dukungan dari pimpinan-pimpinan pada pemerintah daerah. Beliau menambahkan bahwa dalam JDIHN.go.id dapat dilihat mengenai topografi peraturan-peraturan yang lebih lengkap dan akurat. Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali memiliki rencana untuk dapat mengunggah dokumen-dokumen lain seperti hasil harmonisasi dan risalah rapat ke dalam JDIH.
Lebih lanjut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Constantinus Kristomo) memberikan masukan kepada Tim Bagian Hukum DPRD Provinsi Gorontalo terkait percepatan pengintegrasian JDIH, langkah yang harus dilakukan adalah dengan bersurat kepada BPHN yang kemudian akan mendapatkan user guide dan akan dipandu untuk pengintegrasiannya. Jika kendala terdapat di server maka dapat dikoordinasikan dengan Kominfo, jika kendala belum adanya aplikasi atau website dapat dikoordinasikan ke BPHN.
Mengakhiri kunjungan kerja dan audiensi mengenai JDIH oleh Tim Bagian Hukum DPRD Provinsi Gorontalo mengucapkan terimakasih kepada Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Bidang Hukum dan Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali.
