JAKARTA - Seusai dibukanya Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual dengan Kantor Wilayah dan Kumham Public Relations (PR) Summit Tahun 2021, Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar Kegiatan PR Summit Tahun 2021 dengan tema Sinergi Humas Kemenkumham untuk Indonesia Tangguh di Era Ekonomi Digital (Shangri-La Hotel Jakarta, 23/11/2021).
Kegiatan diawali dengan sambutan keynote speech oleh Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Razilu), dimana disampaikan Peran Strategis di dalam sistem hukum nasional membuat Kementerian Hukum dan HAM sering menjadi sorotan publik di berbagai media massa. Hal tersebut tentunya perlu di imbangi dengan Manajemen Kehumasan yang handal serta kompeten agar dapat membangun citra organisasi yang baik di mata publik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Hukum dan HAM. Sinergitas Kehumasan merupakan pekerjaan rumah yang paling besar dalam membenahi manajemen kehumasan. Tanpa adanya Sinergitas tersebut, strategi komunikasi yang diterapkan oleh Kemenkumham tidak mampu diturunkan ke seluruh Satuan Kerja. Diakhir sambutannya, Beliau mengajak seluruh insan pengayoman agar mampu menjadi humas tersendiri bagi kemenkumham dalam membangun citra positif di mata publik. Terutama bagi para pejabat serta seluruh jajaran kehumasan harus terus meningkatkan kapasitas serta pengetahuan sehingga mampu menjadi ujung tombak serta motor utama kehumasan di Kementerian Hukum dan HAM.
Selanjutnya Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Usman Kansong), secara virtual menyampaikan peran komunikasi dan Humas Pemerintah sangat penting untuk mensosialisasikan pesan positif dan prestasi kepada publik, agar terbangun kepercayaan dan reputasi negara atau lembaganya. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam komunikasi publik pemerintahan diantaranya sistem pengelolaan pelayanan informasi yang belum profesional, belum efektif dan efisien, serta belum sepenuhnya memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi, dan model komunikasi kehumasan yang diterapkan cenderung mengutamakan praktik-praktik publisitas dan propaganda publik. Maka dari itu, Visi Komunikasi Publik Nasional tahun 2020 - 2045 yaitu "Mewujudkan Komunikasi Publik yang partisipatif, emansipasif, inklusif, adaptif, dan produktif yang mampu mendukung pencapaian visi Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur".
Dalam kesempatan tersebut Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama (Heny Susila Wardoyo) menyampaikan untuk menjalankan tugas dan fungsi kehumasan agar menerapkan peran strategis "4-Co" yaitu Compliance Role (Memenuhi peran dalam memberikan informasi kepada masyarakat), Consultative Role (Menjalankan fungsi konsultasi, baik internal maupun eksternal), Coordination Role (Berkoordinasi dengan berbagai pihak masyarakat/stakeholder), dan Corrective Role (Berperan memperbaiki kondisi organisasi).
Terdapat 3 (Tiga) pokok bahasan dalam kegiatan Kumham PR Summit 2021 yaitu, Pertama Posisi dan Strategis Humas Instansi di Era Ekonomi Digital dengan narasumber Kepala Biro Hukerma Kemenkumham, Wakil Rektor IV London School Of PR (Dr. Lestari Nurhajati), dan Dewan Pakar BPP Perhumas (Dr. Nia Sarinastiti). Topik kedua yaitu Membangun Sinergi Kehumasan Yang Tangguh dengan narasumber Kasubdit Hunas Ditjen Pajak (Dwi Astuti) dan Corporate Communication Danone Indonesia (Arif Mujahidin). Dan topik yang ketiga adalah Strategi Komunikasi Humas Kemenkumham 2022 dengan narasumber Bane Raja Manalu.
