Denpasar - Jumat, 22 Oktober 2021 bertempat di Ruang Nakula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dilaksanakan kegiatan Pendampingan Penyusunan RKA-K/L UPT Imigrasi dan Sosialisasi Aplikasi Analisa Kebutuhan Anggaran. Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Keimigrasian (Amrizal) didampingi oleh Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat (I Wayan Muliarta). Hadir dalam kegiatan tersebut Tim dari Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Tim dari Direktorat Jendral Imigrasi, dan Perwakilan dari UPT Imigrasi se-Provinsi Bali.
Kegiatan diawali dengan Sambutan Kepala Divisi Keimigrasian, dalam sambutannya beliau menyampaikan sejak akhir tahun 2020 telah dimulai proses penganggaran untuk Tahun Anggaran 2022 yaitu Analisa Kebutuhan, penyusunan Pagu Indikatif, penyusunan Pagu Anggaran sampai dengan Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran yang saat ini telah memasuki tahapan penelaahan oleh Kementerian Keuangan dan selanjutnya akan ditetapkan menjadi Daftar Isian Pelaksaan (DIPA) Tahun Anggaran 2022Penetapan dan penyerahan DIPA tersebut menandakan berakhirnya siklus penganggaran untuk Tahun 2022 yang sekaligus akan memulai siklus baru yang sama untuk proses penganggaran Tahun 2023. Beliau menambahkan, selain melakukan pendampingan penyususnan RKA-K/L, pada kegiatan hari in juga dilakukan sosialisasi Aplikasi Analisa Kebutuhan oleh Biro Perencanaan yang merupakan sebuah Inovasi yang sangat baik dan harus didukung bersama karena proses penganggaran yang baik harus dimulai dengan awal yang baik pula yaitu analisa kebutuhan yang tepat. Dengan adanya aplikasi analisa kebutuhan tersebut diharapkan bisa membantu untuk melakukan analisa kebutuhan yang tepat, cermat dan akuntabel.
Kegiatan berikutnya dilanjutkan dengan Paparan Materi oleh Kasubag penyusunan rencana dan anggaran wilayah 2 Biro Perencanaan yang membawakan materi Analisis kebutuhan anggaran Kementerian hukum dan hak asasi manusia Untuk perencanaan yang akuntabel.