Kamis, 9 Juli 2020 bertempat di Ruang Dharmawangsa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali dilaksanakan kegiatan Pemuktahiran Data Barang Milik Negara (BMN) dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2020. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Divisi Administrasi, Pejabat Administrasi, Narasumber dari Badan Pengawasan Keunagan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali, operator SIMAK-BMN, operator SAIBA dari Kantor Wilayah dan seluruh UPT di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali. Kepala Bagian Umum (Ibu Dayu Susanti) dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari kedepan adalah tersusunnya Laporan Keuangan Kementerian Tingkat Wilayah Tahun Semester I Tahun 2020 yang Akurat, Transparan dan Akuntabel sesuai dengan Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2020. Narasumber/pendamping dalam kegiatan tersebut terdiri dari Biro Keuangan, Biro BMN Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi yang dilakukan secara daring serta BPKP Perwakilan Provinsi Bali yang memberikan pendampingan secara langsung.
Kepala Divisi Administrasi (Bpk. Faisol Ali) yang mewakili Kepala Kantor Wilayah dalam sambutannya menyampaikan bahwa Rekonsiliasi merupakan salah satu kunci utama dalam upaya penyusunan laporan keuangan yang kredibel. Hal ini karena perannya yang penting dalam meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan antara data keuangan dan data barang yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan. Beliau berharap kesamaan data keuangan dan data barang yang dituangkan kedalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dapat tercapai dan tersusunnya laporan keuangan yang akurat, transparan dan akuntabel untuk menuju Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2020 Wajar Tanpa Pengecualian.