AUDIENSI KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM BALI DENGAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

Audiensi dengan Dirjen Pass

Jakarta – Senin 06 Juli 2020 Bertempat di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bali (Bpk.Jamaruli Manihuruk) didampingi Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Dan Hak Asasi Manusia serta Kepala Divisi Pemasyarakatan melaksanakan Ausdiensi dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Bpk.Reynhard Saut Poltak Silitonga). Audiensi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membahas terkait penanganan peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan), Pembinaan Integritas Pegawai dan bagaimana deteksi dini terkait keamanan, Pada kesempatan tersebut Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan menyampaikan bahwa Sesuai dengan pesan yang disampaikan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia saat pelantikan beberapa waktu yang lalu bahwa Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Khususnya Lapas dan Rutan harus dapat meningkatkan pelayanan, baik dari segi pembinaan, pengamanan, sinergitas dengan para stakeholder, maupun pencegahan terhadap semua celah untuk terjadinya transaksi Narkoba Dan Pungli maka kita semua harus bekerja ekstra keras untuk mewujudkannya. Selain itu dalam Audiensi tersebut Kepala Kantor Wilayah juga menyampaiakan terkait Rencana Kanwil Kemenkumham Bali untuk membentuk Pos Layanan Hukun Dan Hak Asasi Manusia di Desa (Posyankumhamdes) yang salah satu tujuannya adalah untuk membantu masyarakat yang mempunyai masalah hukum di tengah pandemic Covid-19 dan di awal direncanakan akan dibentuk satu pos Yankumham pada satu desa dalam satu kecamatan, Beliau meminta dukungan dari Direktorat Pemasyarakatan khususnya Balai Pemasyarakatan (Bapas) karena Posyankumhamdes ini nantinya adalah kolaborasi antara penyuluh hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas. Diakhir Kepala Kantor Wilayah juga menyampaikan bagaimana sinergitas dengan media terkait keterbukaan informasi publik dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance)  


Cetak   E-mail