Denpasar, Jumat tanggal 26 Juni 2020 pukul 11.00 Wita, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Constantinus Kristomo) bersama Kepala Divisi Administrasi (Faisol Ali) didampingi Kepala Bidang Pelayanan Hukum (I Wayan Redana), Kepala Bidang HAM (Rita Rusmarti) dan Kepala Subbid Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH (Putu Suprihati) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali melakukan audiensi secara daring dengan Direktur Bimkemas dan Pengentasan Anak (Slamet Prihantara) bertempat di ruang Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, yang diikuti juga secara daring melalui zoom meeting Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Bali (Suprapto), Kepala Bapas Denpasar (Putu Andiyani) dan Kepala Bapas Karangasem (Roni Darmawan) dan Kepala Sub Seksi Pengawasan (Ibu Atik). Dalam audiensi ini Kepala Divisi Yankum yang sebagai house membuka dan menyampaikan tujuan dari audiensi adalah akan dibentuknya Pos Pelayanan Hukum, Hak Asasi Manusia di Desa (Pos Yankumhamdes) yang merupakan kolaborasi antara Penyuluh Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Adapun konsep dari Pos Yankumhamdes ini adalah 1 (satu) kecamatan, 1 (satu) Desa diberikan penyuluhan oleh 1 (satu) orang Pembimbing Kemasyarakatan dan 1 (satu) orang Penyuluh Hukum. Kegiatan ini sudah di koordinasikan dengan Gubernur Bali dan Bupati yang direncanakan terbentuk dalam bulan Juli. Tugas PK dan Penyuluh Hukum nantinya akan menyampaikan pemahaman tentang asimilasi kepada masyarakat, karena dalam situasi Pandemi Covid19 yang menjadi materi pertama dari kegiatan ini sosialisasi tentang New Normal.
Direktur Bimkemas dan Pengentasan Anak menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih karena sudah dirancangnya pos pelayanan hukum, ini merupakan sinergitas yang sangat bagus sekali karena akan adanya kerjasama antara petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dengan petugas Penyuluh Hukum dan Pemerintah Daerah, yang menjadikan penguatan dan pelayanan terhadap masyarakat.