KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BALI MELAKSANAKAN PENANDATANGANAN JANJI KINERJA TAHUN 2020 DAN KOMITMEN BERSAMA PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

web 06Jan

Denpasar - Senin, 6 Januari 2020 Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali (Bpk. Sutrisno) bersama-sama seluruh Kepala Kantor Wilayah menghadiri Kegiatan Penandatanganan Janji Kinerja Tahun 2020 dan Komitmen Bersama Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Acara yang sangat penting disetiap awal tahun tersebut dihadiri Menteri Hukum dan HAM RI, Kepala Ombudsman RI (Bpk. Amzulian Rifai), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (Bpk. Firli Bahuri) staf Ahli Menteri, Bapak Sekjen Kementerian Hukum dan HAM, Pimpinan Tinggi Madya, seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta pegawai di jajaran Sekretariat Jenderal. Dengan mengusung tema Deklarasi Kinerja "SDM unggul Indonesia Maju" dilakukan penandatanganan komitmen bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Menteri Hukum dan HAM RI disaksikan Ketua KPK dan Kepala Ombudsman RI dengan seluruh Kepala Kantor Wilayah. Menteri Hukum dan HAM juga menyerahkan Surat Edaran terkait Instruksi Menteri Hukum dan HAM tentang Revitalisasi Law Center kepada tiga perwakilan kantor wilayah yang salah satunya diterima Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, selain Kakanwil Papua, Kakanwil Medan dan Bapak Sekjen. yaitu Kakanwil Bapak Sekretaris Jenderal dalam acara apel tersebut membacakan Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2020 "Transformasi Sumber Daya Manusia Digital" yang diikuti oleh seluruh peserta pegawai yang hadir. Dalam sambutannya Menteri Hukum dan HAM RI mengapresiasi kinerja jajaran Kementerian Hukum dan HAM terutama dengan banyaknya baik unit utama maupun Unit Pelaksana Teknis yang telah lolos WBK dan WBBM di tahun 2019. Beliau juga mengingatkan untuk mencapai predikat WBK/WBBM dibutuhkan pemimpin yang baik dan penguatan tim work.
Diakhir acara dilakukan pembukaan pelatihan metode Corporate University berupa penguatan perancangan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah, revitalisasi law and human righ center yang ditandai dengan membunyikan sirene, serta penyerahan Surat Keputusan PNS kepada 1983 CPNS Kementerian Hukum dan HAM rekrutman Tahun 2018.

web 06Jan2

 

Cetak